KBK.NEWS KOPENHAGEN – Krisis diplomatik paling serius di kawasan Atlantik Utara,karena terjadi ketegangan antara Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan Denmark serta NATO telah mencapai titik puncak.

​Berikut adalah rangkuman informasi terkini mengenai situasi tersebut:

​ Ambisi Trump: “Cara Mudah atau Cara Sulit”

​Berawal dari Presiden Donald Trump yang kembali menegaskan ambisinya untuk memiliki Greenland tak lama setelah menjabat kembali. Pada awal Januari 2026, Trump menyatakan bahwa kepemilikan Greenland adalah prioritas keamanan nasional AS untuk mencegah pengaruh Rusia dan China di Arktik. Ia bahkan mengeluarkan peringatan bahwa AS akan mendapatkan Greenland lewat “cara mudah (pembelian)” atau “cara sulit (opsi lain)”.

“Entah dengan cara yang baik atau cara yang lebih sulit” dan “Suka atau tidak suka” tegas Dond Trump seperti dikutip dari The Guardian (14/2/1/2026). 

Trump juga secara implisit membandingkan situasi Greenland dengan intervensi militer AS di Venezuela yang terjadi sebelumnya.​

BACA JUGA :  Kebakaran Hebat Landa Los Angeles, Kerugian Diperkirakan Capai Rp 2.121 triliun

“Masalahnya tak ada yang bisa Denmark lakukan… tapi ada yang bisa kami lakukan. Anda bisa mengetahuinya pekan lalu di Venezuela,” ujar Trump.

Terpisah Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen menegaskan, bahwa Greenland tidak untuk dijual atau dirubah perbatasannya secara paksa.

“Greenland tidak untuk dijual” dan”Perbatasan tidak bisa diubah dengan paksa,” tegas PM Denmark Mette Frederiksen seperti dikutip dari The Guardian (14/1/2026).

​Ketegangan ini menimbulkan krisis di Internal NATO

​Situasi ini disebut-sebut bisa menjadi akhir dari aliansi NATO.​

Denmark memperingatkan bahwa setiap tindakan militer atau aneksasi paksa oleh AS akan mengakhiri aliansi pertahanan trans-atlantik tersebut.​

Beberapa negara anggota NATO lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, telah menyatakan dukungan mereka terhadap kedaulatan Denmark atas Greenland.​

Muncul laporan terkini bahwa Denmark dan sekutu Eropa mulai menyiagakan personel militer tambahan di Greenland sebagai respons terhadap retorika Washington.