TENGGARONG – Pemkab Kukar ikuti rakor virtual penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, Rabu (2/9/2020).
Daerah yang berada di zona hijau dan kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada rapat koordinasi (rakor) virtual tentang kebijakan pembelajaran dimasa pendemi Covid-19.
Pada rakor ini juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian beserta Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Indonesia.
Peserta dari Kabupaten Kukar diikuti Asisten I Ahkmad Taufik Hidayat, beserta instansi terkait, di Ruang Vidcon Lantai 2 Kantor Bupati Kukar.
Pada kesempatan ini Nadiem menjelaskan, untuk meringankan kesulitan pembelajaran dimasa Covid-19, maka sekolah atau guru bisa menggunakan kurikulum darurat dan modul pembelajaran yang telah disiapkan.
“Kurikulum darurat disiapkan untuk semua jenjang pendidikan,” jelasnya.
Pada kesempatan ini Mendiknas juga mengingatkan kepada para kepala daerah, untuk bisa mengawasi dan penggunaan dana BOS dan BOP. Sebab, penggunaannya, hanya untuk kegiatan dan pembelanjaan tertentu.
Nadiem, mencontohkan BOS dan BOP bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data layanan pendidikan daring. Selain itu juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, dan alat kesehatan lainnya.
“Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota internet sebanyak 7,2 T bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen,” tandasnya.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian mengingatkan ada sejumlah hal yang patut diperhatikan untuk daerah yang berada zona hijau dan kuning, ketika melakukan pembelajaran tatap muka.
“Harus ada persiapan yang merujuk pada protokol kesehatan ketat. Serta menerapkan 3M dan 3T,” pungkasnya.
Sumber : humaskukar (Prokom06)