KBK.News, MARTAPURA – Legislator Dapil 3 DPRD Kabupaten Banjar, Febrianor Rahman, dan Muhammad Saidi, memastikan bahwa mereka akan terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya di wilayah Dapilnya, Kamis (27/2/2025).
Dapil 3 Banjar, yang meliputi Kecamatan Gambut, Aluh Aluh, Tatah Makmur, dan Beruntung Baru, saat ini menghadapi sejumlah masalah, salah satunya adalah ketimpangan dalam hal infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah.
Muhammad Saidi, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar yang berasal dari Kecamatan Aluh Aluh, mengungkapkan bahwa dirinya baru saja melakukan sidak ke Kecamatan Aluh Aluh untuk mengecek langsung kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan.
“Saya kemarin sempat melihat langsung kondisi infrastruktur, terutama jalan, yang sangat buruk di sana. Sebagai pemangku wilayah Dapil 3, saya bersama rekan-rekan akan segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti,” Muhammad Saidi, Kamis (27/2/2025) siang, saat ditemui di ruang kerjanya, didampingi rekan Komisi III DPRD Banjar, Febrianor Rahman.
Saidi yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Banjar menegaskan bahwa dirinya senantiasa mendorong agar pemerataan infrastruktur dapat terwujud, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga di daerah pinggiran dan perbatasan, seperti Kecamatan Aluh Aluh, Gambut, serta wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Banjar.
“Seperti yang kita ketahui bersama, kondisi infrastruktur di Kabupaten Banjar, khususnya di wilayah Dapil 3, sampai hari ini masih sangat tidak merata. Kami di Komisi III DPRD Banjar akan terus memantau dan mendorong agar pembangunan infrastruktur dapat merata dan dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.
Sementara itu, Febrianor Rahman, anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menambahkan bahwa ia siap memperjuangkan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di wilayahnya yang sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat.
“Sebagai wakil rakyat, kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi infrastruktur yang belum memadai di Dapil kami kepada pemerintah daerah. Kami akan terus mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini,” ujar Febri.
“Oleh karena itu, diharapkan agar permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan dapat segera diatasi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga, baik di pusat kota maupun di daerah perbatasan,” pungkas Politisi Muda PPP ini.