LSM Babak Kalsel Sambangi DPRD Banjar, Sampaikan Aspirasi Soal Pengawasan Pemda dan Kontraktor Lokal
KBK.News, MARTAPURA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Babak Kalimantan Selatan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Banjar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, Kamis, (18/9/2025).
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banjar H Irwan Bora, bersama pimpinan Komisi I hingga Komisi IV.
Pertemuan berlangsung dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas beberapa isu penting. Salah satunya mengenai polemik pengangkatan Kepala Dinas Sosial beberapa waktu lalu yang sempat dianggap menyalahi aturan.
“Alhamdulillah persoalan itu sudah ditindaklanjuti dan dimutasi kembali oleh Bapak Bupati, sehingga sekarang sudah sesuai aturan,” ujar Ketua LSM Babak Kalsel, Udin Palui.
Selain itu, lanjut Udin, LSM Babak juga menyoroti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Mereka menegaskan pentingnya DPRD untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Masih ada temuan-temuan dari BPK yang belum ditindaklanjuti bahkan sejak beberapa tahun lalu. Kami meminta DPRD benar-benar mengawasi agar Pemkab segera menyelesaikan hal tersebut,” tegasnya.
Isu lain yang turut diangkat adalah mengenai keberpihakan terhadap kontraktor lokal. LSM Babak menilai perusahaan kontraktor yang berdomisili di Kabupaten Banjar masih jarang mendapatkan proyek daerah, sementara banyak proyek justru dikerjakan kontraktor dari luar daerah.
“Padahal mereka ini orang Banjar yang punya perusahaan di Banjar, seharusnya diberi kesempatan untuk ikut mengerjakan proyek-proyek di daerah sendiri. Ke depan kita berharap hal ini diperbaiki,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjar, Hasan Hamdan, menyambut baik kedatangan LSM Babak. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bahan penting dalam fungsi pengawasan DPRD.
“Kami sangat mengapresiasi masukan dari LSM Babak ini. Tugas kami di DPRD memang salah satunya adalah memastikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti dan kami dorong agar Pemerintah daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat, termasuk pengusaha lokal,” pungkas Hasan Hamdan.
