KBK.News, BANJARMASIN– Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kalimantan Selatan berkumpul dalam Forum Diskusi Publik (FDP) di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI), Kamis (27/2). Acara ini menjadi wadah pertukaran gagasan dan kritik terkait kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan, keamanan, serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
Ketua Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel, Bujini Ka Salan, SH, MH, yang juga advokat senior, menyoroti kurangnya langkah konkret dalam menyelesaikan masalah lingkungan, terutama pengelolaan sampah.”Persoalan sampah tidak hanya masalah estetika, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Sayangnya, solusi yang ada belum terlihat efektif. Kita bisa mengubah sampah menjadi sumber ekonomi dengan memberdayakan LSM, misalnya dengan menunjuk duta sampah di setiap kecamatan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan kriminalitas, terutama aktivitas geng motor yang semakin meresahkan masyarakat.”Keamanan harus menjadi perhatian serius. Jika geng motor semakin bebas berkeliaran di malam hari, maka kepolisian perlu lebih aktif melakukan patroli dan menindak tegas agar masyarakat merasa aman,” tegasnya.
Dalam diskusi, Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Kalsel, Anang Misran, menekankan pentingnya keterbukaan dalam kebijakan pemerintah agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan.”Banyak kebijakan yang dijalankan tanpa sosialisasi yang cukup kepada masyarakat. Kami meminta transparansi, terutama dalam proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap warga,” katanya.
Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT) Kalsel, H. Surianyah menyoroti aspek sosial dan keamanan yang masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Selatan.”Kita butuh solusi nyata dalam menjaga ketertiban sosial. Pemerintah harus lebih tanggap dan berperan aktif dalam mencegah potensi konflik di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Ketua LSM KAKI Kalsel, H Akhmat Husaini SH menyoroti transparansi anggaran pembangunan.”Pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek daerah,” ujar pria yang kerap beraksi di KPK dan Kejagung ini.
Ketua Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan FKPWK , juga mempertanyakan prioritas pembangunan yang selama ini dijalankan.”Kami melihat masih banyak proyek yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran besar hanya digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat bagi rakyat kecil,” tegasnya yang diamini Ketua SWI Kalsel H Sugiannor.
Peran Akademisi dalam Meningkatkan Kualitas Diskusi
Mewakili dunia akademik, Dr. Musdalifah, S.E., M.Si., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menekankan pentingnya forum yang lebih terstruktur agar menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret.”Forum ini menjadi ruang yang baik bagi LSM dan Ormas untuk menyampaikan aspirasi. Namun, agar lebih efektif, perlu ada struktur diskusi yang lebih jelas dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan,” ujarnya.
Diskusi yang juga dihadiri perwakilan mahasiswa, ormas lainnya,pihak Kepolisian,TNI, Kejaksaan dan perwakilan pemerintah daerah menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah harus lebih terbuka dalam mengambil kebijakan serta berperan aktif dalam menciptakan solusi nyata bagi berbagai permasalahan di Kalimantan Selatan.
Penulis/ Editor : Iyus