Ketua LSM Kaki Kalsel, Akhmad Husaini.
KBK.News, MARTAPURA – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) atau biasa disebut Diskominfo Kabupaten Banjar justru menjadi sorotan setelah melakukan pengadaan dua unit mobil dinas baru senilai lebih dari Rp900 juta.
Langkah ini dianggap bertolak belakang dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang secara tegas mengatur bahwa belanja APBN dan APBD harus diefisiensikan.
Publik pun mempertanyakan urgensi pembelian mobil tersebut, terutama mengingat Diskominfo Banjar sebelumnya telah terseret berbagai kontroversi.
Ketua LSM Kaki Kalsel, Akhmad Husaini, turut angkat bicara. Menurutnya, kebijakan ini terkesan tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran.
“Dengan beli mobil dinas oleh Kominfo, apa sih urgensinya? Apakah ini terkesan tidak peduli dengan Inpres? Patut diduga seperti itu,” ujar Husaini belum lama tadi.
Ia yang juga merupakan warga Kabupaten Banjar ini juga menyoroti bahwa pengadaan kendaraan dinas bukanlah kebutuhan mendesak, terutama jika kendaraan lama masih bisa digunakan.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa seharusnya anggaran diprioritaskan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau ini untuk kepala dinas, itu untuk apa? Harusnya yang bagus itu dipotong perjalanan dinas, bukan malah menambah mobil dinas,” tegasnya.
Sorotan terhadap Diskominfo Banjar semakin tajam karena sebelumnya instansi ini juga dikritik akibat lebih mengutamakan perjalanan dinas kepala dinas dibandingkan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tak hanya itu, sebelumnya juga telah beredar pemberitaan tentang ASN di dinas ini yang tersandung kasus penipuan.
