Mahfud MD Ajak Pimpinan Media Lawan Politik Uang Serangan Fajar

3 min read

JAKARTA – Mahfud MD mengajak pimpinan media untuk melawan politik uang seperti serangan fajar agar Pemilu 2024 berintegritas dan berkualitas, Senin (3/7/2023).

Ajakan tersebut disampaikan Mahfud MD selaku Plt Menkominfo kepada para pemimpin media, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP) maupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Hal itu ia ungkapkan pada Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 “Hajar Serangan Fajar di Hotel Pullman, Jakarta, pada Senin (3/7/2023).

“Serangan fajar itu bagian dari penyakit pemilu yang bersumber dari politik uang. Diantara gangguan terhadap pemilu berkualitas dan berintegritas itu ada dua, satu politik idenditas, kedua politik uang,” tegasnya.

Menurut Mahfud yang juga Menko Polhukam ini, istilah “Serangan Fajar” berasal dari judul film propaganda kekuatan Presiden Soeharto sebagai tokoh sentral perjuangan bangsa ini yang dirilis pada 1982 silam disutradarai Arifin C Noer. Film itu merupakan salah satu dari trilogi film propaganda serupa, yakni Janur Kuning dan G 30S PKI.

Serangan fajar saat ini, beber Mahfud MD, sudah dipakai untuk istilah politik uang transaksional. Artinya orang membayar agar seseorang memilih calon yang diinginkan.

“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat Indeks Kerawanan Pemilu, (hasilnya) itu masih ada politik uang atau serang fajar, dan Polri juga membuat indeks kerawanan pemilu (IKP) dan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP), itu masih melihat politik uang sesuatu yang mengancam kita,” tegas Mahfud MD.

Selain itu, lanjut Menteri Mahfud, hasil survey LIPI 2019 mengungkapkan sebanyak 47,4 persen responden membenarkan bahwa pemilu 2019 diwarnai oleh politik uang. 46,7 persen menganggap politik uang itu bisa dimaklumi.

“Itu menjadi peringatan bagi kita semua politik uang selalu ada,” imbuhnya.

Menurut Plt Menkominfo Mahfud, serangan fajar memiliki dua jenis sasaran, yakni perorangan yang diberikan melalui amplop dan borongan yang diberikan melalui sponsor dengan kompensasi bermacam-macam, seperti izin proyek dan lainnya.

Petugas Pemilu juga tak luput dari serangan fajar dengan tujuan untuk mendongkrak jumlah suara calon tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat Kabupaten dengan memanfaatkan celah tidak adanya saksi yang dikenal.

“Mari kita buatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini agar akan menjadi jauh lebih baik manakala kita menyelenggarakan demokrasi lebih baik dan pemilu yang bermartabat. Itu sangat penting artinya jika selalu disuarakan oleh media massa,” tutur Plt Menkominfo ini.

Kemudian Direktur Jenderal Infomasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong menambahkan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis berintegritas bermartabat, jujur, adil dan transparan. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkampanyekan anti politik uang dengan tag line Hajar Serangan Fajar

“Jadi tugas (Kominfo) untuk Pemilu 2024 ini adalah dan Komunikasi Publik. Di sisi lain KPK ini punya program kampanye, jadi kominfo dengan KPK ini punya tugas yang kurang lebih sama, (Mewujudkan) Pemilu Demokratis Bermartabat Berintegritas,” katanya.

Dalam hal ini, Kementerian Kominfo dan KPK bekerja sama mengajak partisipasi LPS dan LPP dalam kampanye melawan Politik Uang, khususnya Serangan Fajar melalui media televisi (TV).

Media TV dipilih sebagai sarana kampanye karena berdasarkan survey, orang Indonesia ini masih menonton TV dan menjadikan TV sebagai sumber informasi dan hiburan.

“Oleh sebabnya kita dalam kesempatan ini memfasilitasi KPK ya untuk mengajak LPS dan LPP berpartisipasi mengkampanyekan anti politik uang atau kampanye hajar Serangan Fajar ini,” pungkas Dirjen IKP Kominfo.

Acara itu turut dihadiri Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong, Sekretaris Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Dirjen PPI Kominfo Wayan Toni Supriyanto, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan sejumlah pejabat Kementerian Kominfo, KPK dan Kemenko Polhukam.

Sumber Infopublik.id 

admin

Redaktur KBK.NEWS

Berita Terkait

More From Author