Tidak sedikit para pengejar kekuasaan pada saat Pileg maupun Pilpres yang menggunakan media untuk mempengaruhi calon pemilih dalam upaya mendulang suara. Namun ada yang membuat kita mual, yaitu ketika media dijadikan alat untuk mengejar jabatan. Akibatnya independensi media terabaikan dan porsi pemberitaan atau penayangan menjadi sangat tidak berimbang, bahkan digunakan untuk menyerang lawan politik. Harapan bahwa media sebagai kontrol sosial, justru menjadi Kontrol sial bagi mereka yang mengatakan bahwa Pers atau Media sebagai Pilar Ke – empat dari sebuah Demokrasi.
Pada Pileg lalu sangat diharapkan peran media dalam melakukan fungsi sosial kontrol serta pengawasan , tetapi sangat sulit bisa dilakukan jika media juga ikut berpolitik. Media yang berpolitik hanya akan memberitakan sebuah pelanggaran jika yang melakukan pelanggaran bukan orang atau caelg yang menjadi partner media. Panwaslu dan Bawaslu didaerah sering mengeluhkan sikap dari media seperti itu. Kemudian Bawaslu dan Panwaslu tidak jarang diserang media ,jika tidak menindak kelompok yang bukan dari kelompoknya.
Melihat fenomena tersebut jelas sekali para pengejar kekuasaan menggunakan media untuk mencapai tujuannya serta untuk melindunginya dari lawan politik atau saingannya. Tidak mengherankan jika media bisa juga terlibat permainan kotor untuk mengejar kekuasaan sebab ia bekerja sesuai pesanan dan kepentingan mereka yang mengejar kekuasaan.