KBK.News, BANJARMASIN – Memperkuat sinergi masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mencegah ancaman radikalisme dan terorisme di Kalsel, jiForum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Refleksi Akhir Tahun, di Swiss-BellHotel, Rabu (18/12/2024).
Mengusung tema “Dalam Rangka Meningkatkan Peran serta Masyarakat dan Bersinergi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme”. Kegiatan tersebut digelar untuk mewaspadai Radikalisme dan Terorisme Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025.
Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi, menekankan pentingnya kewaspadaan meskipun wilayah Kalsel masih tergolong aman.
Saat ini, Indonesia berada dalam status zero attack terorisme sejak 2023.
Meski demikian tetap tidak boleh lengah.“Kita jangan lengah, meski Kalsel memasuki zona hijau, tetap waspada karena segala sesuatu bisa dimanfaatkan terorisme jika kita abai,” ucapnya kepada wartawan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 2018 hingga 2024, aparat telah menangkap sekitar 1.700 individu terorisme di berbagai daerah di Indonesia.
Terkait rencana di 2025, Aliansyah menyebutnya akan ada penambahan FKPT daerah dari 13 Kabupaten/Kota Kalsel, salah satu Kabupaten yang akan lebih dulu masuk, yaitu Kota Banjarmasin.“Berdasarkan hasil pertemuan dengan BNPT kemarin, kayaknya Banjarmasin, salah satunya yang paling banget, kemudian juga kita mengharapkan Kotabaru dan juga mungkin Tabalong, kan ada tiga provinsi di situ yang jadi penyangga IKN,” imbuhnya.
Dari 3 Kabupaten/Kota yang disebutkan, meski belum memiliki tanda-tanda radikalisme, Aliansyah menegaskan, yang namanya potensi itu selalu ada dimanapun, tidak bisa memetakan di arah mana yang warna merah.
“Teroris itu kayak semacam bunglon mereka bisa berubah-ubah, saya ingatkan, bahwa potensi itu selalu ada, begitu kita lengah, kami menyarankan ini karena keinginan dari pemerintah Kabupaten Kota,” imbuhnya.
Salah satu langkah strategis FKPT Kalsel adalah mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) FKPT di tingkat kabupaten/kota pada 2025. Beberapa daerah seperti Banjarmasin, Kotabaru, dan Tabalong disebut berpotensi membentuk satgas tersebut
“Salah satu persyaratan untuk membentuk satgas di Kabupaten Kota yang harus membiayai adalah pemerintah Kabupaten Kotanya, jadi saya melihat bahwa Banjarmasin salah satunya sudah siap karena waktu pertemuan di BNPT kemarin, Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin juga hadir,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan satgas ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh perempuan dan pemuda.
Penulis/ Editor: Iyus