Sabtu, September 19, 2020
Beranda UMUM MoU Pemprov Kalsel Dengan Ombudsman Guna Pelayanan Publik Lebih Baik

MoU Pemprov Kalsel Dengan Ombudsman Guna Pelayanan Publik Lebih Baik

Guna menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ditandatangi antara Ketua Ombudsman RI dengan Gubernur Kalsel, Kepala Biro Organisasi Pemrpov Kalsel, H.M. Nasir, Selasa (13/03/2018)  berkunjung ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, untuk membicarakan penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid menerima kedatangan HM. Nasir tersebut dan kemudian membahas beberapa hal menyangkut pentingnya penyusunan PKS, sebagai komitmen untuk mempercepat perbaikan pelayanan publik.

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel ujar Noorhalis Majid sudah menyusun sejumlah draf PKS,  untuk segera disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat, guna dipelajari.

“Dengan ditanda tanganinya PKS maka langkah nyata perbaikan pelayanan publik dimasing-masing SKPD dapat terukur  perkembangannya,” kata Noorhalis Majid (14/03/2018).

BACA JUGA :   Ratusan Warga di Kabupaten Banjar Menjadi Korban Banjir

Ia juga mengungkapkan,bahwa Ombudsman akan menempatkan PKS sebagai cara  memantau secara bersama  dan sinergi guna perbaikan pelayanan publik. Hal ini dilakukan antara Ombdusman dengan msing-masing SKPD, guna mempercepat  penanganan laporan yang disampaikan masyarakat.

Ketua Ombudaman RI Perwakilan Kalsel juga mayatakan pihaknya menyambut baik inisiatif dari Biro Organisasi untuk mengorganisir seluruh SKPD guna mempercepat penyusunan PKS.  Hal ini menjadi gambaran, bahwa komitmen Pemprov Kalsel pada perbaikan pelayanan publik cukup tinggi. Ini perlu dilakukan terutama instansi yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta dinas lainnya.

 “Diharapkan SKPD tersebut secepatnya  menyampaikan PKS-nya, agar hal-hal menyangkut teknis perbaikan pelayanan publik dapat dituangkan secara tepat dalam kesepakatan,”harapnya.

BACA JUGA :   Razia Dishub Banjar dan Satlantas Polres Banjar Jaring Mobil Tanpa Izin KIR serta Kelengkapan Lainnya

Noorhalis juga mengungkapkan tentang keberadaan unit pengaduan masyarakat di setiap SKPD agar dipersiapkan, berikut petugas yang mampu menanganinya.

“Ombudsman akan mempersilahkan masyarakat yang lapor untuk komplain terlebih dahulu kepada instansi penyelenggara pelayanan publik, bila tidak diindahkan, barulah Ombudsman menanganinya,” tegasnya.

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel berharap, draf PKS sudah terkumpul awal April, sehingga setelah dibahas secara bersama, dapat ditandatangani paling lambat pertengahan April 2018.

Editor :
Penulis : Syahminan

Most Popular

Gakkumdu Putuskan Darmawan Jaya Setiawan Tidak Melakukan Pelanggaran

Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru putuskan Paslon Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya tidak bersalah dan tidak melakukan pelanggaran, Sabtu (19/9/2020). Tuduhan dan dugaan pelanggaran tindak...

Hebat ! Haji Denny – Haji Difri Dapat Tambahan Dukungan Parpol

Mesin Pemenangan dan dukungan parpol kepada Paslon Gubernur Kalsel Haji Denny - Haji Difri (H2D) bertambah, menyusul bergabungnya Partai Garuda, Jumat (18/9/2020). Kepastian bertambahnya dukungan...

Pemkab Banjar Berikan Dukungan Agar Pilkada Aman Dari Covid-19

Pemkab Banjar dan semua stakeholder atau pemangku kepentingan memberikan dukungan (Support) agar pelaksanaan tahapan pilkada aman dari Covid-19, Jumat (18/9/2020). Seusai mengikuti rapat terbatas para...

Polres Banjar Dukung Penuh Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Di Semua Tahapan Pilkada

Polres Banjar Siap Memberikan Dukungan Penuh Kepada KPU dan Bawaslu Banjar Untuk Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Di Semua Tahapan Pilkada Kabupaten Banjar, Jumat (18/9/2020). Hal...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno