Ombudsman Kalsel Terima Pengaduan 4 anggota DPRD Kota Banjarbaru terkait layanan Tes Swab PCR BBTKLPP Banjarbaru yang hasilnya membingungkan masyarakat, Selasa (13/4/2021).
Meragukan hasil tes Swab PCR dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru yang menyatakan positif Covid-19, maka 4 anggota DPRD Banjarbaru lakukan Tes Swab PCR mandiri. Hasil tes Swab PCR Mandiri yang dilakukan di 2 rumah sakit swasta ternyata hasilnya justru negatif.
“Saya sendiri belum sampai satu hari Pasca menerima hasil tes Swab PCR dari BBTKLPP yang menyatakan positif Covid-19, melakukan tes yang sama di rumah sakit swasta di Banjarmasin. Hasilnya negatif dan sehari setelah itu tes di rumah sakit swasta lainnya juga negatif, lalu ini mana yang benar,” jelas Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emilasari setelah melapor ke Ombudsman Kalsel di Banjarmasin, Selasa (13/4/2021).
Anggota DPRD Kota Banjarbaru lainnya, H Baskoro menegaskan, pihaknya mendorong Ombudsman Kalsel agar persoalan seperti yang mereka alami tidak terus terjadi. Karena itu ungkap Politisi Partai Nasdem ini harus ada solusi yang jelas dan konstruktif agar hasil tes Swab PCR tidak dipertanyakan dan membingungkan masyarakat termasuk di BBTPP Banjarbaru.
Untuk itu, kata Baskoro pihaknya ingin semua pihak terkait melakukan supervisi ke BBTKLPP Banjarbaru, dan melakukan audit secera menyeluruh termasuk unit peralatan yang digunakan ketika melakukan tes Swab PCR.
“Harus dilakukan audit menyeluruh terhadap semua unit yang digunakan untuk tes Swab PCR di BBTKLPP, termasuk juga unit-unit yang ada di rumah sakit swasta. Hal ini untuk kepastian hasil tes dan tidak membingungkan masyarakat,” tegas Baskoro.
Terpisah, Ketua Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman membenarkan, bahwa ada 4 anggota DPRD Kota Banjarbaru yang mengadukan BBTKLPP Banjarbaru ke pihaknya. Laporan yang disampaikan tersebut pihaknya terima dan akan diperiksa kelengkapannya untuk menentukan tindaklanjut yang akan dilakukan ombudsman Kalsel.
“Kita verifikasi dulu syarat formil dan material, kemudian kalau lengkap secara administratif akan dibawa ke rapat pleno perwakilan untuk diputuskan masuk ke tahap pemeriksaan atau tidak,” ungkapnya.
Menurut Hadi Rahman, persoalan pengaduan tentang perbedaan hasil Swab PCR Covid-19 yang dilaporkan 4 anggota DPRD Kota Banjarbaru adalah yang pertama pihaknya tangani.
“Kalau sebelumnya ada laporan, tetapi mengenai persoalan bantuan Covid-19,” pungkas Ketua Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman.