KBK.News, BANJARMASIN-– Menjelang aksi unjuk rasa besar yang akan digelar pada 1 September 2025 di DPRD Kalimantan Selatan,

Korwil Organda Kalimantan sekaligus Ketua DPC Peradi Banjarmasin, Edi Sucipto, SH MH mengimbau agar jalannya demonstrasi tidak mengganggu kelancaran arus angkutan barang maupun penumpang.

“Aksi boleh saja, tapi jangan sampai menutup jalan utama atau merugikan masyarakat luas, terutama sopir angkutan yang mencari nafkah harian,” tegas Edi Sucipto di ruang kerjanya Sabtu (30/8/2025)

Selain itu Edi juga menegaskan komitmen Peradi untuk siap mendampingi masyarakat yang merasa tertindas akibat kebijakan pemerintah.

“Kami pasti pasang badan. Apalagi sebagai Peradi, kami disumpah untuk itu, membela tanpa dibayar. Artinya Peradi siap buka bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Edi menilai, aksi yang akan digelar mahasiswa, buruh, ojol, serta elemen masyarakat lain tidak lepas dari keresahan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak. Ia menyoroti wacana kenaikan pajak yang dinilainya tidak tepat waktu.

BACA JUGA :  Puluhan Dosen ASN Saintek ULM Gelar Aksi, Begini Tuntutannya

“Kalau masalah pajak sebaiknya tidak ada kenaikan. Masyarakat kita sedang sakit (ekonominya, red), dibebani pajak lagi ya susah,” katanya.

Selain isu nasional, Edi juga menyinggung polemik pembentukan Taman Nasional di kawasan Pegunungan Meratus. Menurutnya, aspirasi masyarakat adat harus menjadi pertimbangan utama.

“Kalau masyarakat adat tidak mengizinkan, ya apa boleh buat. Jangan sampai hak masyarakat adat kita diabaikan,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Edi mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya menyuarakan isu nasional, tetapi juga mengangkat isu lokal yang langsung dirasakan warga Kalsel.

“Isu lokal juga harus diutamakan, karena dampaknya nyata. Jangan sampai masyarakat kita jadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak,” tambahnya.