KBK.News, MARTAPURA – Panitia Hak Angket DPRD Banjar Menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, untuk menindaklanjuti beberapa pemeriksaan sebelumnya, Kamis (1/8/2024) pagi.
“Kami hari ini sidak untuk menindaklanjuti segala keterangan yang kami dapat saat pemeriksaan hak angket kemarin, karena hak angket ini kan tujuan nya Kadinsos atas walk out beliau saat RDP komisi II dan IV,” ujar Ketua Panitia Angket DPRD Banjar M Rusdi.
Saat sidak, lanjut Rusdi, pihaknya mengecek sekretariat Tim Percepatan Penurutan Stunting (TPPS) yang dikabarkan betempat di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Hari ini pertama kami cek disini kan sekretariat TPPS, setelah kami cek, ternyata tidak ada kantornya, hanya ada kantor KB,” bebernya.
“Kalau laporan yang kami pakai dari laporan pak Wabup (Ketua TPPS) yang menyatakan Rp 139 miliar. Termasuk sekretariat kayanya ada juga didalam anggaran itu, tapi nanti akan kami cek lagi” lanjut Rusdi.
Saat ditanya apakah ada dugaan penyelewengan dana pada TPPS, Rusdi menyebutkan bahwa ada dugaaan penyelewengan dana pada penanganan stunting di Kabupaten Banjar.
“kalau dugaan pasti ada, karena tidak ada transparansi anggaran, tidak ada yang mengakui bahwa ini loh anggaran kami sekian, kan tidak ada,” sebutnya.
Rusdi mengaku pihaknya masih mempertanyakan penggunaan anggaran stunting yang begitu besar, namun tidak jelas kemana saja anggaran tersebut.
“Tidak ada yang dinas-dinas itu mengakui sekian, sedangkan di Dinsos mengakui hanya Rp 600 juta untuk anggaran stunting khsususnya, sisanya tidak jelas,” pungkas Rusdi.