KBK.NEWS, MARTAPURA – Pansus PT Baramarta DPRD Kabupaten sepakat untuk membuka hasil investigasi dan semua temuan pada rapat paripurna pekan depan, Jumat (1/2/2023).
Panitia khusus (Pansus) PT Baramarta DPRD Kabupaten Banjar telah sepakat untuk menyelesaikan PR yang belum terlaksanakan, yakni membawa hasil investigasi selama 6 bulan. Semua temuan beserta data yang berhasil dihimpun Pansus PT Baramarta DPRD Kabupaten Banjar akan dibawa dibuka di rapat paripurna.
“Iya kami sepakat untuk membawa hasil investigasi berupa beberapa temuan untuk disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar. Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pansus PT Baramarta dan sekaligus pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Banjar,” jelas anggota Pansus PT Baramarta, Irwan Bora, Jumat (1/2/2024) sore.
Pada kesempatan ini, Irwan Bora juga menyampaikan sedikit bocoran yang akan pihaknya buka di rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar pada Hari Rabu (7/1/2024).
” Bocoran sedikit yang akan kami buka di rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar diantaranya, kalau terkait persoalan hukum, maka kami rekomendasikan untuk ditangani aparat penegak hukum termasuk KPK,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Membawa hasil investigasi Pansus PT Baramarta, beber Irwan Bora, adalah bagian dari fungsi pengawasan dan tanggung jawab pihaknya selaku wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar.
” Ini bukan persoalan pribadi anggota Pansus PT Baramarta, tetapi ini adalah bagian dari kami melaksanakan amanah sebagai wakil rakyat,” kata Irwan Bora yang juga Ketua Komisi II DPRD Banjar ini.
Melalui Pansus PT Baramarta DPRD Kabupaten Banjar, ungkap Irwan Bora, pihaknya berharap ada perbaikan tata kelola perusahaan milik publik PT Baramarta. Hal itu dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) PT Baramarta ke Pemkab Banjar. DPRD Kabupaten Banjar juga tidak ingin PT Baramarta punya nasib yang sama dengan PT BIM yang dinyatakan bangkrut atau pailit dan merugikan Pemkab Banjar.
” PT Baramarta yang bergerak di industri pertambangan batu bara ini seharusnya memberikan PAD yang wajar dan menguntungkan bagi Pemkab Banjar. Kalau PAD – nya besar, maka hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkas pria yang juga pensiunan perwira TNI AD ini.