KBK.NEWS BANJARBARU – Kritik aktivis Kalsel terhadap Gubernur Kalsel H Muhidin atas pelantikan Galuh Tantri Narendra sebagai Kadisdik dan pengangkatan anaknya sebagai pejabat masih belum reda dan bahkan bakal menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (31/7/2025).

Kritik terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) atas pelantikan pejabat Kalsel masih belum reda. Hal tersebut disampaikan beberapa aktivis Kalsel agar pembangunan di daerah menjadi lebih baik.

Gubernur Kalsel Muhidin yang melantik Kepala Dinas Pendidikan, Galuh Tantri Narendra pada Senin (14/7/2025) lalu menuai kritik keras aktivis Kalsel Aliansyah.

Gubernur Kalsel H Muhidin Dikritik Aktivis LSM, Karena Dinilai Tidak Tepat Pilih Kadisdik

“Pertama setahu saya Galuh Tantri itu punya latar belakang pendidikan teknik, sedangkan di Kalsel ini masih banyak pejabat yang lebih berpengalaman dan matang di bidang pendidikan. Kita tidak ingin Kepala Dinas Pendidikan Kalsel itu seperti Madun yang sempat membuat kegaduhan dunia pendidikan di Kalsel beberapa waktu lalu,” tegas Aliansyah, Senin (14/7/2025).

Kritik tajam dari aktivis Kalsel, Aliansyah hanya tinggal kritik sebab belum terlihat tindakan Gubernur Kalsel melakukan evaluasi atas penetapan Galuh Tantri Narendra sebagai Kadisdik Kalsel.

BACA JUGA :  KPK Serahkan Aset Senilai Rp 16 Miliar Hasil Korupsi Ke Pemkab HSU

Berbeda dengan Aliansyah, aktivis Kalsel lainnya, Din Jaya mengkritik Gubernur Kalsel H Muhidin yang melantiknya anaknya sendiri Karmila sebagai Komisaris Bank Kalsel. Menurut Din Jaya itu bentuk nepotisme terang -terangan dan bahkan dua anaknya yang lain juga diberi jabatan strategis.

Aktivis Kalsel Kecam Nepotisme Gubernur Kalsel Siap Laporkan ke KPK

 

Menurut Din Jaya, kritik yang pihaknya sampaikan semata -mata untuk kemajuan pembangunan di Kalsel yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kalau Gubernur Kalsel H Muhidin tidak melakukan evaluasi atau perbaikan, maka pihaknya akan menggelar aksi dan melaporkannya ke pihak terkait.

“Sebelumnya kami sudah melakukan unjuk rasa, namun akan kembali lagi menggelar aksi di Jakarta. Selain itu kami juga akan melaporkan secara resmi nepotisme yang dilakukan Gubernur Kalsel ke KPK, Kejaksaan Agung dan Kementerian dalam negeri,” tegas aktivis Kalsel paling senior sepeninggal Muhammad Hasan ini, Rabu (30/72025) malam.