KBK.NEWS, MARTAPURA – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjar 2024 – 2045 di DPRD tidak akan dibahas jika masih ada yang hanya ingin mendapatkan ‘Keminting’, Jumat (12/7/2024).
Pembahasan RPJP oleh DPRD dan Pemkab Banjar di Bali beberapa waktu gagal digelar. Sejumlah isu menyebutkan karena kurangnya koordinasi antara pihak eksekutif dengan legislatif dan juga muncul isu yang disebut ada yang mau ‘Keminting’.
Isu ada yang ingin Keminting tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi. Banyak pihak yang tidak mengerti maksud dari ada yang minta ‘Keminting’ tersebut.
Persoalan ada yang minta ‘Keminting’ ini juga dibahas oleh Ketua Komisi IV H Gusti Abdurrachman dengan Ketua Komisi II DPRD Banjar Irwan Bora.
Menurut H Gusti Abdurrachman pembahasan RPJP itu memang penting dan perlu, tetapi harus sesuai dengan mekanisme serta kesepakatan bersama. Artinya tidak hanya keinginan segelintir orang di legislatif maupun eksekutif.
“Kalau di DPRD Kabupaten Banjar pembahasan RPJP harus melibatkan seluruh komisi dan unsur pimpinan DPRD,” jelas politisi senior Partai Golkar yang akrab disapa Antung Aman ini, Jumat (12/7 /2024) siang.
Sedangkan terkait adanya dugaan oknum di DPRD Banjar yang ingin meminta atau mendapatkan ‘Keminting’ ungkap Antung Aman, bahwa itu artinya ada yang berupaya mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Hal itu dilakukan dengan cara RPJP cepat dari bahas dan cepat selesai, namun mengabaikan mekanisme yang seharusnya dilakukan.
“Dugaan ada yang minta ‘Keminting’ ini memang cukup menjadi perhatian para anggota DPRD Kabupaten Banjar dan menjadi diskusi agar tidak benar – benar terjadi,” imbuh Antung Aman.
Persoalan pembahasan RPJP yang gagal dibahas ini juga disoroti Ketua Komisi II DPRD Banjar Irwan Bora. Menurutnya persoalan ini perlu segera diselesaikan, namun jika ada pembahasannya tidak sesuai mekanisme, maka ia pastikan pembahasan RPJP tidak akan terlaksana.
“Kalau tidak sesuai mekanisme dan masih ada yang hanya mendapatkan ‘Keminting’ saya pastikan pembahasan RPJP tidak dapat dilanjutkan,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Saat ini upaya untuk melanjutkan pembahasan RPJP sedang berlangsung. Komunikasi antara legislatif dan eksekutif terus berjalan, bahkan komunikasi antar anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Banjar.