Kantor Berita Kalimantan

Pemerintah Pusat Belum Serius Operasionalkan Terminal Gambut Km. 17

Martapura – Operasional Terminal Regional Km. 17 Kabupaten Banjar masih belum ada kejelasan, karena harus menunggu rehab infastruktur terminal yang kini masih jauh dari refresentatif. Minimnya dukungan dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu kendala utama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dari  Ardono, seusai menggelar rapat dengan stafnya di Terminal Regional di Km. 17 Gambut menyatakan, pihaknya masih harus melakukan rehab infrastruktur  terminal terlebih dahulu agar layak dioperasionalkan.

Ia juga menjelaskan penyelesaian rehab terminal ini dilakukan secara bertahap, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas.

“Untuk rehab terminal di Tahun 2018 hanya tersedia anggaran yang kecil , yakni Rp 2 miliar,”ujarnya (12/03/2018).

Menanggapi minimnya anggaran untuk rehab Terminal Regional di Km. 17 Gambut, Pengamat kebijakan publik HE Benyamine di Banjarbaru mengatakan, sepertinya pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan tidak serius untuk melaksanakan operasional terminal. Sebab, dana sebesar Rp 2 miliar terlalu kecil dibandingkan kebutuhan yang seharusnya. Itu terminal Tipe A yang besar dan masih banyak kekurangannya agar layak dioperasionalkan untuk melayani publik.

“Kalau hanya Rp 2 miliar,cuma cukup rehab drainase dan perbaikan area terminal agar tidak menjadi genangan air saat hujan turun,”ujarnya.

Benyamine juga menyatakan, Terminal Regional adalah salah satu gerbang Kalimantan Selatan, sebab disitu merupakan terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan penumpang yang tiba dari provinsi lain akan melihat layanan publik di Kalsel, khususnya terminal.

“Dibutuhkan komitmen yang kuat,keseriusan dan perbaikan yang comprehensif agar terminal yang melayani publik memang layak pakai atau dioperasionalkan,”tegasnya.

Pengamat kebijakan publik ini mengaku merasa miris melihat terminal induk tipe A ini terkesan terabaikan. Padahal untuk membangun terminal ini menelan dana publik, hingga mencapai Rp 88 miliar.

Editor :
Penulis :

Exit mobile version