JAKARTA – Pemerintah menambah anggaran sebanyak Rp8 triliun untuk Bansos beras yang akan disalurkan pada Oktober hingga Desember 2023 kepada KPM, Senin (24/7/2023).
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Bansos beras tersebut diperuntukkan 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Setiap keluarga akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan ,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa seperti dilansir dari infopublik.id, Senin (24/7/2023).
Menurut Sri Mulyani, tambahan bantuan tersebut atas pertimbangan kondisi perekonomian yang masih menghadapi sejumlah guncangan dan tekanan di tengah fase pemulihan pasca pandemi Covid-19. Karena itu pemerintah memperkuat perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan melalui tambahan anggaran bantuan sosial.
Menkeu mengungkapkan, bahwa eksekusi dari usulan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp14,64 triliun sudah berjalan. Dana tersebut digunakan untuk penanganan jalan sepanjang 2.740,8 kilometer dan jembatan sepanjang 1.350 meter.
Dari total anggaran tersebut, ungkap Sri Mulyani sekitar Rp7,45 triliun anggaran untuk preservasi atau peningkatan jalan dan jembatan sudah selesai. Sementara Rp7,20 triliun lainnya masih dalam proses realisasi.
Kemudian Sri Mulyani mengungkapkan, belanja negara melalui belanja pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023.
Realisasi perlindungan sosial, petani dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar; bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar; bantuan ternak Rp62,4 miliar; serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.
Berikutnya, belanja yang disalurkan untuk pendidikan dengan rincian Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,0 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp6,9 triliun untuk 6 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun dan bantuan bencana Rp1,5 triliun.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp32,5 triliun, subsidi perumahan Rp344,7 miliar dan Kartu Prakerja Rp2,28 triliun.
Foto: Kementan