Selasa, September 22, 2020
Beranda DAERAH Pemkab Banjar Dipanggil Kemendagri Karena Diduga Tak Serius Gelar Pilkada 2020

Pemkab Banjar Dipanggil Kemendagri Karena Diduga Tak Serius Gelar Pilkada 2020

Pemkab Banjar Dipanggil Kemendagri Karena Diduga Tak Serius Gelar Pilkada 2020, sebab dana hibah untuk menggelarnya disediakan sangat minim dan penanda tanganan NPHD juga belum dilaksanakan (4/10/2019).

eharusnya pada tanggal 1 Oktober 2019, KPU dan Bawaslu Banjar lakukan penandatanganan NPHD Pilkada 2020. Namun, hal itu tidak dilakukan, karena masih menyisakan masalah dan perlu dilakukan perubahan.

Terkait hal itu Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 dari Pemkab Banjar. Menurutnya usulan permohonan anggaran untuk biaya pengawasan seluruh tahapan Pilkada di Kabupaten Banjar dipangkas besar-besaran oleh Pemkab Banjar.

Fajeri mengatakan, usulan dana pengawasan pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Banjar yang pihaknya ajukan Rp 26 Miliar. Namun setelah melalui berbagai pembahasan, termasuk Banggar di DPRD Banjar, anggaran yang disetujui hanya Rp 6,1 Miliar saja.

BACA JUGA :   LSM Minta DPRD Banjar Perintahkan Audit Empat BPR

“Kita sangat prihatin dan mempertanyakan keseriusan Pemkab Banjar menggelar pilkada,” ujarnya (4/10/2019).

Mantan Ketua KPU Banjar ini memberikan contoh, untuk Kabupaten Tanah Bumbu saja biaya pengawasan pilkada lebih Rp 10 Miliar dan Kotabaru lebih Rp 15 Miliar.

“Kabupaten Banjar secara geografis dan jumlah penduduk lebih besar, tapi biaya yang diberikan untuk pengawasan pilkada cuma Rp 6,1 Miliar tanpa rincian (gelondongan). Kalau dihitung untuk biaya diseluruh kecamatan saja tidak cukup,” ungkapnya sambil geleng kepala.

Persoalan minimnya dana hibah dan NPHD yang hingga kini belum ditandatangani KPU dan Bawaslu Banjar mendapat perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal itu jelas Fajeri, Pemkab Banjar, KPU dan Bawaslu Banjar Hari Senin (6/10/2019) dipanggil Kemendagri untuk diketahui sumber permasalahan.

BACA JUGA :   Gunakan Sampan Kapolsek Sungai Tabuk Sosialisasikan Protokol Kesehatan

“Senin kita bersama Pemkab Banjar dipanggil Kementerian Dalam Negeri terkait NPHD yang belum rampung,” pungkasnya.

Sementara itu dana hibah pilkada 2020 untuk KPU Kabupaten Banjar yang disetujui Rp 25 Miliar lebih. Namun, dana tersebut sebelumnya dinyatakan belum cukup oleh KPU Banjar, karena sangat jauh dari yang diusulkan.

Selain itu muncul dugaan, bahwa KPU Banjar tidak pro aktif atau pasif menyikapi kesiapan dana untuk menggelar pilkada 2020 di Kabupaten Banjar. Ketua KPU Banjar, Muhaimin, juga terkesan tertutup dengan media, sebab berulangkali dihubungi melalui telpon tidak diangkat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Bawaslu Kalsel : Pilkada Tanbu Punya Kerawanan Sosial

Berdasarkan pemetaan dari Bawaslu Kalsel, Pilkada Di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) punya kerawanan sosial yang cukup tinggi, Senin (21/9/2020). Saat ini banyak perhatian masyarakat di...

Peningkatan Protokol Kesehatan Rumah Ibadah Di Kabupaten Banjar

Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel dan Kabupaten Banjar bersinergi mantapkan protokol kesehatan di rumah ibadah, sehingga bisa menjadi teladan di masyararakat, Senin...

Waspadai Dugaan Pelanggaran Pilkada Modus Sholat Hajad

Waspadai dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan modus sholat hajad berjamaah saat jelang pencoblosan pilkada serentak di Kabupaten Banjar, Senin (21/9/2020). Modus shalat hajad sebetulnya bukan...

Bawaslu Banjar Persiapkan Pelaporan Pelanggaran Daring

Bawaslu Kabupaten Banjar Siap Menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Secara Daring (Online), Senin (21/9/2020). Guna melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno