MARTAPURA – Aktivis Anti Korupsi Kalsel Desak DPRD Banja Hentikan Perjalanan dinas, Kunker dan Konsul Serta Lebih Baik Gunakan Dananya Untuk Kepentingan Rakyat Seperti Membangun Jembatan, Kamis (12/5/2022).
Jembatan Gantung di Kecamatan Aluh Aluh kondisinya rusak dan tidak bisa digunakan masyarakat, karena membahayakan keselamatan mereka. Sedangkan untuk perbaikan jembatan Pemkab Banjar melalui Kabid Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jennita Adistya Putri menyampaikan ketiadaan anggaran dan dana untuk perbaikan.
Persoalan Pemkab Banjar yang tidak punya dana untuk memperbaiki jembatan gantung di Kecamatan Aluh Aluh ini mendapat respon dari Aktivis Anti Korupsi Kalsel, Aliansyah. Menurutnya, persoalan ini sangat miris dan menyakitkan hati masyarakat, sebab disisi lain uang perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Banjar sangat banyak, yakni mencapai Rp36 Miliar setahun dan tidak jelas hasilnya.
“Karena tidak jelas hasilnya dan diduga sebagian dikorupsi serta sejumlah Perda menunggak akibat ditinggal kunker, maka sebaiknya hentikan perjalanan dinas, dananya alihkan untuk pelayanan publik,” tegasnya.
Dana perjalanan dinas itu kalau dialihkan untuk membangun jembatan gantung di Aluh Aluh , ungkap Ali, tentu cukup, bahkan lebih dari cukup.
” Perbaikan jembatan gantung di Aluh Aluh yang rusak dan memprihatinkan itu menjadi penghubung 7 desa. Saya kira itu yang harus diutamakan oleh orang yang menyandang ‘Wakil Rakyat’ dibanding perjalanan dinas yang lebih banyak mudharatnya itu,” tandasnya.
Pada bagian terakhir, beber Aliansyah, sudah saatnya para wakil rakyat di DPRD Banjar untuk melayani kepentingan masyarakat di daerahnya dengan mengalihkan dana perjalanan dinas kepada hal yang lebih utama.
” Intinya kita mendesak agar dihentikannya perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar, dan dananya harus dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan ada lagi uang rakyat dihamburkan untuk keperluan perjalanan dinas yang boros dan tidak jelas ukuran keberhasilannya,” pungkas Aliansyah.