KBK.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa presiden boleh memihak pada Pemilu atau Pilpres 2024 dan hal itu menuai tanggapan dan kritik tajam banyak pihak, Rabu (24/1/2024).
“Presiden itu boleh loh kampanye, Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini ngak boleh, berpolitik ngak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” imbuh Jokowi.
Saat ditanya awak media apakah ia memihak atau tidak dalam kontestasi pemilu 2024, Presiden Jokowi malah bertanya balik.
“Itu yang saya mau tanya, memihak ndak,” kata Jokowi sambil tertawa kecil.
Terpisah, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustysti menilai, bahwa pernyatan Presiden Jokowi tersebut tersebut dangkal. Hal itu berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di Pemilu 2024.
“Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024, sebab anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, mendampingi Capres Prabowo Subianto,” kata Khoirunnisa dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
“Padahal, netralitas aparatur negara, adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Presiden boleh berkampanye tersebut, Capres Anies Baswedan menegaskan, bahwa sikap Jokowi menjadi pertanda bahwa hukum di Indonesia diatur oleh kekuasaan.
“Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum,” pungkas Capres nomor urut 1 ini di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).