Pernyataan Menkeu Purbaya Dana Pemprov Kalsel Mengendap di Bank Disebut Muhidin Seperti Koboi Salah Tembak
KBK.NEWS BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menyebut yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak ada kebenarannya dan koboi salah tembak.
Peryataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan adanya dana pemda sebesar Rp5,165 triliun yang mengendap di rekening perbankan di Kalsel dibantah keras Gubernur Kalsel H. Muhidin.
“Apa yang dikatakan Pak Menteri Keuangan Purbaya Sadewa ini tidak ada kebenarannya. Jadi jangan sampai koboi salah tembak Kalimantan Selatan, jadi Kalimantan Selatan kalau sudah bangun jadi koboi juga,” tegas Muhidin, Selasa (28/10/2025).
Pada kesempatan ini Muhidin juga mengkritik pedas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait pernyataan (statemen) ada dana mengendap dan menganggur di Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar Rp 4,7 triliun. Menurutnya pernyataan Menkeu Purbaya jangan semena-mena dan terburu -buru dalam mengeluarkan statment ke masyarakat, sehingga dapat memunculkan pandangan negatif terhadap dirinya dan Pemprov Kalsel.
“Janganlah menteri ini semena -mena statement -nya terlalu cepat, yah jangan terburu -terburu mengambil statemen kepada masyarakat, akhirnya kita kacau nih. Lalu masyarakat lain -lain tanggapannya,” jelas H.
Muhidin kepada awak media, Selasa (28/10/2025).
Muhidin menduga akibat pernyataan atau statement dari Menkeu Purbaya ini, maka dana Pemprov Kalsel mungkin masih mengendap di Bank Kalsel. Untuk itu ia meminta Menkeu Purbaya untuk meluruskan pernyataannya yang menyebutkan dana mengendap di Pemprov Kalsel.
“Jadi ini Menteri Keuangan cepat -cepat diluruskan lah,” tegas Gubernur Kalsel H. Muhidin di sela mengunjungi Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel di Banjarbaru.
Sebelumnya Menkeu Purbaya menyoroti dana pemerintah daerah yang parkir atau mengendap di bank yang jumlahnya fantastis, yakni Rp285 triliun dalam bentuk deposito dan salah satu di Kalsel.
“Kalo ditaruh deposito untuk dapat bunga, kan,” ujarnya beberapa waktu lalu kepada awak media di Jakarta.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Ryaas Rasyid menyatakan dukungannya terhadap Menkeu Keuangan yang meminta agar pemerintah daerah tidak memarkir anggaran mereka di bank dalam bentuk deposito.
“Itu uang bukan untuk disimpan di bank, itu uang untuk digunakan di masyarakat supaya membangkitkan ekonomi”, ungkapnya.
“Jadi memang saya kira intinya bagaimana pemerintahan pusat ini memberi bimbingan dan supervisi kepada pemerintah daerah supaya mereka lebih optimal menyelenggarakan tugas-tugasnya. Pemerinrah itu tidak sekedar membuat proyek, bukan membangun, pemerintah itu intinya adalah pada pemberdayaan dan pelayanan,” ungkap Prof Ryaas Rasyid.
