KBK.News, MARTAPURA – Salah satu peternak ayam di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Warhamni, menyambut baik program pendanaan Rp20 triliun untuk pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur yang disampaikan Menteri Pertanian RI beberapa hari lalu, Selasa (11/11/2025).

Program ini bersumber dari Badan Pengelola Investasi (BPI), termasuk Danantara dan Daya Anagata Nusantara, dan ditujukan untuk memperkuat ketersediaan daging ayam serta telur nasional.

Warhamni menilai, program tersebut sangat strategis untuk mendukung kebutuhan pangan, termasuk menyuplai program “makan bergizi gratis” nasional. Apalagi, konsumsi masyarakat terhadap ayam ras jauh lebih tinggi dibandingkan ayam kampung maupun telur itik.

“Kami menyambut baik program ini, karena Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar masih kekurangan pasokan ayam maupun telur. Untuk telur saja, hampir 80 persen suplai masih didatangkan dari luar daerah, terutama dari Jawa,” ujar Warhamni.

Ia berharap penyaluran pinjaman dan bantuan ini memiliki asas keadilan. Warhamni menegaskan, daerah yang masih kekurangan produksi seperti Kalimantan Selatan seharusnya mendapat alokasi yang lebih besar, bkan daerah yang sudah kelebihan produksi.

“Jangan sampai pinjaman ini malah lebih banyak diberikan ke provinsi yang overproduksi. Daerah seperti kami, yang masih kekurangan ayam pedaging dan telur, harus lebih diprioritaskan,” tegasnya.

Menurut informasi yang ia terima, program pinjaman lunak tersebut akan mulai berjalan pada Januari 2026. Kecamatan Karang Intan sendiri saat ini menjadi salah satu pusat produksi ayam pedaging terbesar di Kabupaten Banjar dan memasok ke berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, bahkan sebagian hingga ke perbatasan Kalimantan Tengah.

Warhamni menjelaskan, peternakan modern kini membutuhkan kandang sistem tertutup (closed house) dengan blower untuk mengurangi risiko kematian ayam dan meningkatkan kapasitas produksi. Namun biaya pembangunan kandang tersebut tidak kecil.

BACA JUGA :  Sehari Tiga Karhutla Terjadi di Kabupaten Banjar

“Kalau dulu kandang manual dari kayu cukup Rp100 juta, sekarang sistem terbuka sudah tidak aman. Kandang sistem tertutup bisa menelan biaya Rp300–400 juta untuk satu unit, dengan kapasitas sekitar 15.000 ekor. Kami berharap pemerintah mempermudah akses pinjaman,” jelasnya.

Warhamni menambahkan, dalam sistem kemitraan peternak hanya menyediakan kandang, sementara pakan dan obat-obatan disuplai perusahaan. Karena itu ia juga meminta pemerintah meninjau kembali harga pakan dan obat-obatan yang belakangan terus meningkat.

“Presiden pernah mengimbau agar harga pakan dan obat diturunkan. Kami sebagai peternak tentu sangat berharap itu benar-benar direalisasikan.”

Warhamni juga menilai kebutuhan ayam dan telur akan semakin meningkat seiring perpindahan 16 kementerian dan lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun depan. Kabupaten Banjar adalah salah satu daerah penyangga, sehingga suplai pangan harus kuat dan tidak bergantung pada kiriman dari Pulau Jawa.

Selain menambah produksi, pembangunan kandang baru diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Warhamni juga meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan untuk ikut mengembangkan usaha peternakan.

“Organisasi sosial dan keagamaan selama ini hanya bergantung pada donatur. Kalau mereka bisa mengembangkan peternakan ayam pedaging dan petelur, maka mereka bisa mandiri secara ekonomi. Kami berharap mereka juga dapat akses pinjaman lunak dari program ini,” harapnya.

Warhamni menegaskan, program ini harus benar-benar dirasakan peternak dan masyarakat daerah yang masih kekurangan pasokan.

“Jika pemerintah memberikan kesempatan dan kemudahan pinjaman, produksi ayam dan telur di Kalsel akan meningkat dan tidak bergantung pada luar daerah,” pungkasnya.