Jumat, September 18, 2020
Beranda PEMERINTAHAN NASIONAL Pilkada Ditunda Kepala Daerah Boleh Lantik dan Mutasi Pejabat

Pilkada Ditunda Kepala Daerah Boleh Lantik dan Mutasi Pejabat

Akibat penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, maka kepala daerah boleh lakukan pelantikan dan mutasi pejabat, sebab tahapan pilkada juga akan berubah (31/3/2020).

Hasil rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui penundaan pilkada serentak 2020. Keputusan ini diambil untuk menghadapi persoalan yang lebih utama, yakni menghadapi wabah virus corona (Covid-19).

Persoalan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini menjadi prioritas nasional di banding pelaksanaan pilkada. Ada sejumlah opsi disampaikan KPU RI untuk mengubah pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Terkait penundaan pelaksanaan pilkada 2020 ini, Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, pilihan untuk menunda pilkada sudah tepat dan bijak.

BACA JUGA :   Desa Tiwingan Lama Masuk Nominasi Desa Wisata Nusantara

“Langkah menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 adalah pilihan yang bijak, sebab alasannya untuk kemanusiaan, dan menyelamatkan masyarakat dari pandemi virus corona (Covid-19),” jelasnya (30/3/2020).

Sementara itu UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakilwali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

[penci_related_posts title=”Mungkin Anda Tertarik Berita Ini” number=”4″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]

Ketika UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (2) tersebut ditanyakan apakah masih berlaku atau tidak, Syaifullah Tamliha mengatakan, ketika tahapan pemilu berubah, maka penetapan calon juga berubah. Untuk itu kepala daerah bebas saja mau melantik pejabat.

BACA JUGA :   Denny Indrayana Buyarkan Adanya Peluang Poros Ketiga

“Sebab, telah terjadi penundaan pilkada dan tahapan berubah, maka tidak akan ada penetapan kepala daerah, maka boleh saja kepala daerah melantik dan mutasi pejabat,” tegasnya.

Legislator DPR RI ini mengungkapkan, dari sejumlah opsi kelanjutan pelaksanaan pilkada dan untuk perubahan tahapan pilkada tentu harus menunggu Perpu. Menurut Syaifullah Tamliha, pilkada paling cepat bisa digelar Tahun 2021 dan paling lambat Tahun 2022.

“Menurut saya, pilkada paling cepat bisa digelar Tahun 2021, dan paling lambat Tahun 2022,” pungkasnya.

Most Popular

Pemkab Banjar Berikan Dukungan Agar Pilkada Aman Dari Covid-19

Pemkab Banjar dan semua stakeholder atau pemangku kepentingan memberikan dukungan (Support) agar pelaksanaan tahapan pilkada aman dari Covid-19, Jumat (18/9/2020). Seusai mengikuti rapat terbatas para...

Polres Banjar Dukung Penuh Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Di Semua Tahapan Pilkada

Polres Banjar Siap Memberikan Dukungan Penuh Kepada KPU dan Bawaslu Banjar Untuk Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Di Semua Tahapan Pilkada Kabupaten Banjar, Jumat (18/9/2020). Hal...

Pangeran Khairul Saleh Minta Tindak Pidana Kebakaran Gedung Kejagung Diusut Tuntas

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh minta polisi mengusut tuntas dugaan pidana pada terbakarnya Gedung Utama Kejaksaan Agung yang telah merugikan...

DPRD Banjar Sarankan PDAM Intan Banjar Gunakan Deposito Yang Mengendap di Bank

DPRD Banjar tolak penyertaan modal ke PDAM Intan Banjar dan sarankan gunakan deposito Rp 70 Miliar lebih yang diduga hanya mengendap di Bank Kalsel,...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno