Pilkada Melalui DPRD Dinilai Pengamat Politik “Berbahaya” Untungkan Elit Rugikan Rakyat

Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto kembali menggulirkan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara tidak langsung. Pilkada secara tidak langsung yang dimaksud, yakni kepala daerah hanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Alasan untuk melaksanakan Pilkada melalui DPRD, karena kalau secara langsung menyebabkan biaya politik tinggi dan terjadinya politik uang (money politics).

Wacana Pilkada melalui DPRD menuai pro dan kontra di masyarakat, yakni ada yang setuju dan ada pula yang dengan tegas menolaknya.

Adi Prayitno, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, pilihan Pilkada melalui DPRD tidak menutup ruang terjadinya politik uang. Hal itu justru bisa menutup ruang bagi orang -orang baik, hebat dan rakyat biasa untuk menjadi pemimpin di Indonesia.

“Jikapun Pilkada dilakukan oleh DPRD tidak akan menghilangkan politik uang, kok.  Bisa saja jumlahnya makin mahal,” jelas Adi Prayitno.

Untuk mencalonkan diri melalui partai politik (Parpol saja), beber Adi Prayitno, itu mungkin maharnya akan lebih besar. Apalagi untuk meyakinkan sejumlah anggota DPRD untuk memilih biayanya cukup besar.

Menurut Adi Prayitno, kalau jumlah anggota DPRD 50 orang dan untuk memenangkan pilkada minimal dibutuhkan suara  26 orang. Kalau dikalikan setiap orang Rp1miliar,maka jumlahnya Rp26 miliar, dan itu kalau setiap orang Rp 2 miliar,maka tinggal dikalikan jumlahnya akan lebih besar.

“Jadi duitnya itu bergeser bukan kepada rakyat, tetapi kepada elit, ini yang saya kira menjadi  bahaya,” tegas Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.