Site icon Kantor Berita Kalimantan

Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar Dituding Anggotanya Tidak Peduli Penyelesaian Raperda

Saidan Pahmi, Anggota Komisi II DPRD Banjar Dari Partai Demokrat.

MARTAPURA – Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar dituding anggotanya tidak peduli penyelesaian Raperda, hingga berdampak merugikan masyarakat dan Pemkab Banjar, Minggu (23/1/2022).

Anggota Komisi II DPRD Banjar Saidan Pahmi kecewa terhadap keputusan di Banmus DPRD Banjar yang meniadakan pembahasan Raperda Penyertaan Modal PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda). Namun ia tidak menyebutnya sebagai kedunguan di ruang publik, tetapi Pimpinan DPRD dan Banmus DPRD Banjar disebutnya terkesan tidak peduli penyelesaian Raperda Peryertaan Modal, dan juga kurang memahaminya. Padahal persoalan penyertaan modal sangat penting agar Pemkab Banjar punya saham mayoritas, yakni lebih dari 51 persen.

“Banyak sekali aset milik PT Air Minum Intan Banjar yang belum belum bisa dimasukkan sebagai penyertaan modal akibat tidak selesainya pembahasan Raperda ini. Yang lebih mengherankan lagi oleh Pimpinan DPRD dan Banmus Banjar ini pembahasannya digantung,” jelasnya, Minggu (23/1/2022).

Menurut Saidan, pihaknya di Komisi II, sebenarnya telah merampungkan pembahasan Perda Penyertaan Modal di awal tahun 2021 yang silam, berupa aset perpipaan senilai 42 Milyar. Selain itu juga menyelesaikan rencana penambahan penyertaan modal berupa uang sebesar 30 milyar dalam jangka waktu 5 tahun dari APBD Kabupaten Banjar.

Meski Raperda (penyertaan modal) ini hanya tinggal pemandangan akhir fraksi-Fraksi, ungkap Saidan, namun Raperda ini dibajak ditengah jalan dari Komisi II dan dipindah ke Pansus. Sekarang Raperda ini juga digantung, sehingga nampak sekali pimpinan DPRD Banjar tidak peduli peningkatan pelayanan publik, khususnya air bersih

“Kritik pedas masyarakat dan aktivis yang mempertanyakan kinerja DPRD Banjar akibat banyaknya Raperda yang belum rampung, harusnya menjadi perhatian pimpinan. Walaupun DPRD itu lembaga politik, tetapi untuk kepentingan publik janganlah selalu dipolitisasi, sehingga dampaknya merugikan masyarakat dan pemerintah daerah,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.

Belum ada tanggapan pimpinan DPRD Banjar terhadap kritik yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Banjar, Saidan Pahmi ini.

 

Exit mobile version