KBK.News, BANJARBARU –Kasus praktik pengoplosan beras, pupuk, dan pangan yang marak dinilai menghambat distribusi ke masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mengembangkan strategi baru melalui sistem integrasi data berkelanjutan.

Pilot project program ini dipusatkan di Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Tim Analis Bidang Pengelolaan Data dan Analisis Kriminal Terpadu (BID PDAKT) Pusiknas Bareskrim Polri.

Kombes Pol Novia Jaya, peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang memimpin program ini, menjelaskan alasan pemilihan Polda Kalsel karena dinilai memiliki program inovatif, seperti pengembangan greenhouse dan budidaya jagung yang melibatkan pesantren serta universitas.

“Selaras dengan itu, pilot project ini berfokus pada strategi analisis kejahatan di sektor pangan secara kolaboratif dengan mengedepankan data terintegrasi,” jelas Novia, Selasa (23/9/2025).

Novia menegaskan, polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani kasus pangan. Kolaborasi lintas instansi sangat diperlukan, mulai dari Balai POM, Dinas Pertanian, Bulog, hingga lembaga terkait lainnya.

BACA JUGA :  Kebakaran Gedung Rektorat ULM, Aktivis LSM KAKI Desak Penyelidikan Mendalam

“Nantinya akan ada dashboard khusus sebagai pusat pertukaran data. Instansi terkait bisa menginput informasi, lalu penyidik kepolisian dapat mengaksesnya secara real-time,” ungkapnya.

Sistem ini diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus mencegah tindak pidana pangan, seperti pengoplosan beras atau pupuk.

Dengan pemantauan yang lebih cepat dan terhubung langsung ke Mabes Polri, potensi kesalahan penanganan maupun celah pelanggaran hukum dapat ditekan.

“Kami ingin kasus bisa dicegah sejak dini, bukan hanya ditangani setelah terjadi. Dashboard ini akan sangat membantu penyidik, khususnya di Subdit Indagsi Krimsus, dalam memonitor angka kejahatan pangan,” tambahnya.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyambut positif inovasi ini.

Menurutnya, proyek perubahan yang digagas Kombes Pol Novia Jaya akan memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan profesionalisme kinerja penegakan hukum di sektor pangan.

“Selain melindungi masyarakat, inovasi ini juga mendukung program pembangunan nasional Astacita Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.