KBK.NEWS, JAKARTA – Ormas Islam Muhammadiyah Waspada tidak asal terima tawaran mengelola bisnis tambang batu bara, karena menilai bisnis ini banyak mudharatnya dan di dalamnya banyak mafia dari hulu sampai ke hilir, Sabtu (8/6/2024).
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna dalam diskusi online bertajuk ormas keagamaan urus tambang menyampaikan sikap PP Muhammadiyah. Namun yang jelas PP Muhammadiyah belum menyatakan secara resmi menerima atau menolak tawaran pemerintah untuk mengelola bisnis tambang batu bara.
“Sampai sekarang kami (PP Muhammadiyah) belum memutuskan ya atau tidak,” ungkap Mukhaer Pakkanna, Sabtu (8/6/2024) di Jakarta.
Menurut Mukhaer, saat ini memang terjadi perdebatan hangat di pengurus pusat Muhammadiyah tentang perlu tidaknya PP Muhammadiyah terjun dalam bisnis eksplorasi tambang batu bara. Ia juga memperkirakan hasil perdebatan tentang sikap PP Muhammadiyah akan disampaikan pekan depan.
” Perdebatan cukup hangat di PP Muhammadiyah, dan mungkin pekan depan sudah ada kepastian, insyaallah,” tegas Mukhaer.
Masih dalam diskusi ini, Mukhaer juga mengungkapkan tidak mudahnya bergerak di sektor pertambangan batu batu di Indonesia. Terlebih lagi bagi ormas PP Muhammadiyah yang tidak pernah berusaha di bidang pertambangan, sehingga dinilai asing.
Mukhaer juga menyatakan, bahwa pengelolaan bisnis di sektor pertambangan bukan sektor usaha PP Muhammadiyah. Apalagi disisi lainnya ia menilai ada mafia di sektor pertambangan ini.
” Dari sisi kontranya, ini kan penuh dengan mafia, oligarki dari hulu sampai hilir, bahkan di tingkat pasarnya,“ beber Mukhaer Pakkanna.
Sebelumnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyapaikan saran kepada PP Muhammadiyah untung menolak tawaran dari pemerintah kepada ormas keagamaan mengelola pertambangan batu bara, Jumat (7/6/2024).
“Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil dan Presiden Joko Widodo itu,” tegas dia.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta agar ormas keagamaan Muhammadiyah menolak pemberian izin pengelolaan konsesi tambang batu bara. Penolakan tersebut dilakukan karena ia menilai eksploitasi tambang batu bara melalui ormas keagamaan lebih banyak mudahratnya.
“Saya menilai itu lebih banyak mudarat dari pada maslahatnya dan Muhammadiyah harusnya menjadi penyelesai masalah bangsa, bukan bagian dari masalah,” tegas Din Syamsuddin kepada awak media, Jumat (7/6/2024) di Jakarta.