KBK.NEWS MEDAN – Dugaan pernyataan kontroversial Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Arrahman Pane, kini berada di bawah sorotan tajam. Pasalnya, ucapan yang menyebut bahwa proyek di dinasnya telah “diambil” oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai bukan sekadar keseleo lidah, melainkan ancaman serius bagi kredibilitas birokrasi.

​Krisis Kepercayaan dan Spekulasi Liar

​Dilansir dari digitalnews.co.id , Pemerhati Kebijakan Publik, Farid Wajdi, memberikan kritik pedas terkait hal ini. Menurutnya, pernyataan seorang pejabat publik memiliki bobot otoritas negara. Jika disampaikan tanpa dasar yang jelas, hal itu berpotensi menciptakan krisis kepercayaan dan menyeret institusi penegak hukum ke dalam spekulasi negatif.

​“Pernyataan seorang Kepala Dinas yang menyebut proyek ‘diambil APH’ adalah bom waktu. Tanpa data dan konteks, ucapan seperti ini merusak kredibilitas sistem, bukan hanya reputasi personal,” tegas Farid, Selasa (20/1/2026).

​Farid menambahkan bahwa ada dua dampak fatal dari narasi ini:

  1. Opini Publik yang Tergiring: Masyarakat akan berasumsi ada persoalan hukum besar yang sengaja ditutup-tutupi.
  2. Marwah Institusi Hukum: Nama baik penegak hukum ikut terseret ke dalam ruang tafsir liar tanpa adanya klarifikasi resmi.
BACA JUGA :  Pelaku Pembunuhan Mahasiswi di Banjarmasin Tertangkap! Diduga Anggota Polisi

​Bermula dari Proyek Internet Rp27 Miliar

​Isu ini bukanlah kabar burung semata. Kegaduhan di internal Pemerintah Kota Medan sebenarnya sudah mulai tercium sejak akhir Desember 2025. Pemicunya adalah pembahasan proyek pengadaan layanan internet tahun anggaran 2026 dengan pagu anggaran yang fantastis, yakni mencapai Rp27 miliar.

​Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Arrahman Pane—yang akrab disapa Amon—diduga menyatakan bahwa jatah proyek di dinasnya sudah “habis” karena telah dikuasai oknum APH.

​“Katanya proyek Kominfo tahun ini sudah habis. Disebut-sebut diambil APH,” ungkap seorang sumber di lingkungan Pemko Medan pada Rabu (14/1/2026).

​Senada dengan itu, salah satu pengurus partai politik besar di Medan juga mengaku mendengar langsung klaim serupa dari sang Kadis. “Semua proyek Kominfo Medan 2026 diambil APH,” ujarnya menirukan ucapan tersebut.

Dugaan adanya oknum APH bermain proyek di Pemerintah Daerah (Pemda) sesungguhnya bukan hal baru dan sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja tersebut jarang ada yang berani mengungkapkannya ke publik seperti yang disampaikan Kadis Kominfo Medan dan menjadi viral.