KBK.News, MARTAPURA – Puluhan massa dari LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar, Kamis (22/2/2024) siang.
Dalam aksi tersebut, terpampang spanduk mereka yang meminta agar Kejari Banjar memeriksa pekerjaan Puskesmas Sungai Tabuk yang nilainya hampir Rp10 m, milik Dinkes Banjar.
Selain itu, terpampang spanduk bahwa LSM KAKI juga meminta Kejari Banjar untuk memeriksa Dinas Sosial, terkait program bansos pengadaan komputer pustu KB tahun 2022-2023.
“Buka selebar lebarnya siapa yang bermain dalam proyek Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, tidak ada pandang bulu dalam tindak pidana korupsi,” ujar Ketua LSM KAKI Kalsel, Ahmad Husaini saat orasi dihadapan massa nya.
Husaini mennyampaikan, dirinya meminta agar Kejari Banjar untuk memeriksa pekerjaan proyek Puskesmas Sungai Tabuk 1 yang sempat terjadi keterlambatan, berdasarkan hasil dari Sidak Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar.
“Dugaan keterlambatan pengerjaan proyek Puskesmas Sungai Tabuk melalui hasil informasi yang disampaikan para pekerja di sana bahwa yang bekerja adalah suruhan oknum anggota DPRD,” beber Husaini kepada awak media.
Namun, dalam hal ini Husaini enggan menyebutkan siapa oknum anggota DPRD yang diduga terlibat menginstruksikan pada keterlambatan pengerjaan proyek Puskesmas Sungai Tabuk 1 tersebut.
“Oleh karena itu, Kejari sebagai tim pengawal pembangunan proyek jangan sampai menjadi bemper, sehingga seolah-olah tidak ada dugaan tindak pidana korupsi. Sekarangkan masyarakat sudah bisa menilai, terlebih nilai pagu anggaran proyek tersebut sebesar Rp10 Miliar. Tapi progresnya malah terlambat,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Banjar, Samuel, mengatakan, dari tiga tuntutan yang disampaikan pihaknya memastikan akan melakukan penelaahan terlebih dahulu.
“Maka akan kami informasikan lagi. Dari KAKI tadi ada 3, pertama Dinkes, kedua Dinsos dan ketiga DPRKPLH. Yang jelas, kami akan melakukan pendalaman terlebih dahulu,” tutupnya.