DPRD Banjar melalui surat rekomendasi yang telah dikeluarkan diminta agar tidak menjadi PHP terhadap para calon kepala desa yang tidak lolos seleksi pilkades serentak (29/6/2020).
Sejumlah calon kepala desa yang dicoret dari proses pencalonan di Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar merasa dipermainkan DPRD Kabupaten Banjar. Sukri salah satu calon kepala desa pada hari ini menggelar aksi demo solo (sendirian) di depan DPRD Banjar dan menyatakan pihaknya merasa dipermainkan DPRD Banjar.
Sukri dalam aksi demo seorang diri ini membentangkan spanduk yang isinya meminta pertanggung jawaban DPRD Banjar. Sebab, telah memberikan rekomendasi kepada calon kepala desa yang telah tidak lolos seleksi untuk ikut dalam pilkades.
“Kami ingin rekomendasi itu bukan hanya sekedar rekomendasi diatas kertas, tetapi harus ada tindakan nyata dan dibuktikan. Rekomendasi itu harus dipertanggungjawabkan, berat itu dan kelembagaan DPRD dipertaruhkan,” jelasnya (29/6/2020).
Sukri menegaskan sebelumnya telah diyakinkan oleh DPRD, khususnya Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi bahwa mereka bisa ikut pilkades. Kemudian Komisi I DPRD juga telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan No. Rekom/170/2/1/Komisi/1 Perihal : Rekomendasi Tahun 2020.
“Kami ingin semua itu dipertanggungjawabkan, kami tidak mau itu hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu). Ini akan kami tuntut terus realisasinya,” pungkasnya.
https://youtu.be/nG66rykhBqQ
[penci_related_posts title=”Berita Menarik Lainnya Klik Saja Dibawah Ini” number=”6″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]