BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar sosialisasi administrasi pemerintahan desa dan pengukuran kinerja pemerintahan desa, Senin (11/9/2023), di Hotel Roditha Banjarbaru.
Kegiatan sosialisasi tersebut, juga disertai dengan rapat koordinasi (Rakoor) sinegritas dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa, antara Pembakal dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Bupati Banjar H Saidi Mansyur, membuka langsung rakoor tersebut. Ia mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas antara pemerintah daerah dengan pambakal, BPD.
”Berbagai program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mensinkronkan dengan program pambakal dan BPD serta stake holder lainnya sesuai dengan anggaran yang diberikan,” ujar Saidi Mansyur saat pembukaan rakoor.
Ia berharap pemerintah desa bisa meningkatkan nilai-nilai dan potensi yang ada dan meningkatkan indikator dalam membangun desa dalam menghadapi tantangan kedepan.
“Kita ketahui, BPD jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari pembakal, ini harus membutuhkan dorongan yang kuat, sehingga roda pemerintahan desa tidak terganggu dengan masalah masalah kepentingan pribadi maupun yang lain,” papar Saidi.
Pada kesempatan tersebut Bupati Banjar juga menyerahkan penghargaan status desa mandiri kepada 31 desa dan penghargaan status desa tertinggal menjadi desa berkembang kepada 13 desa.
Penyerahan peta sebaran status Indeks Desa Membangun (IDM) oleh Kepala DPMD Syahrialludin, kepada Bupati Banjar didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyie dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H Masruri.
Rakoor digelar selama 2 hari 11-12 September dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama 11 kecamatan dan 9 kecamatan tahap kedua. Diikuti camat serta pambakal dan ketua BPD masing-masing desa.