KBK.News, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyoroti perihal angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjar saat ini menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Data per Mei 2025 mencatat, sebanyak 12.752 anak di Banjar belum mengenyam pendidikan formal.

Tingginya angka ATS ini berdampak langsung terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, IPM Banjar tercatat sebesar 74,41, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,02. Ironisnya, IPM rata-rata Provinsi Kalsel justru telah melampaui target nasional, yakni sebesar 75,19.

Padahal, sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

Menanggapi kondisi ini, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menegaskan bahwa Pemkab Banjar akan lebih serius menangani permasalahan ATS melalui berbagai langkah strategis.

“Melalui Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, kami telah sepakat untuk mendorong seluruh sekolah, termasuk yang berlatar pendidikan agama dan belum terdaftar di Dapodik maupun EMIS, agar segera mendaftarkan diri dan menerapkan kurikulum standar nasional. Sosialisasi akan terus kami lakukan,” ujar Saidi, Sabtu (5/7/2025) siang.

BACA JUGA :  Haul Datu Abulung Dipadati Ribuan Jamaah, Saidi Mansyur : Bukti Kecintaan Terhadap Wali

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, sebagai bentuk jaminan bagi anak-anak kurang mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Kami telah meminta dukungan DPRD agar bersama-sama mendorong anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk yang berada di pesantren non-kurikulum nasional, atau yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Tak hanya soal ATS, Bupati Saidi juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Banjar yang dinilainya masih memprihatinkan.

Beberapa sekolah di daerah ini masih menjalankan proses belajar-mengajar dalam kondisi infrastruktur yang tidak layak. Diantaranya, SDN Astambul Seberang di Kecamatan Astambul, Sekolah di Kecamatan Gambut, Kecamatan Gambut, dan sekolah lainnya yang masih kekurangan fasilitas memadai.

“Dalam lima tahun ke depan, kami sudah instruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar anggaran yang disepakati bersama DPRD dapat dialokasikan secara tepat sasaran,” pungkasnya.