KBK.NEWS MARTAPURA – Dugaan dampak negatif sistem manajemen air (Water Management System/WMS) milik PT Palmina Utama memicu keresahan warga di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sebanyak sembilan Kepala Desa (Kades) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Banjar pada Kamis (22/1/2026) untuk mengadukan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut yang dinilai menjadi biang keladi banjir di wilayah mereka.

​Pertanian Lumpuh Selama Tiga Tahun

​Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan empat komisi yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar, Irwan Bora, para kades memaparkan penderitaan warga sejak uji coba WMS dimulai pada 2023. Kades Sindang Jaya, Afdul Wahab Sarkani, mengungkapkan bahwa aktivitas pompanisasi perusahaan telah melumpuhkan sektor pertanian warga.

​”Warga meminta PT Palmina berhenti membuang air perkebunan ke Sungai Alalak menggunakan pompa. Selama tiga tahun terakhir, pertanian kami lumpuh total. Kami tidak bisa lagi bercocok tanam,” tegas Afdul. Ia menambahkan bahwa banjir di desanya kini bisa bertahan hingga empat bulan lamanya.

​Soroti Validitas AMDAL Perusahaan

​Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H. Abdul Razak, menyoroti ketimpangan kondisi lapangan. Ia mempertanyakan apakah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan yang dibuat tahun 2009 masih relevan dengan penggunaan teknologi WMS saat ini.

​”Masyarakat melihat ketidakadilan yang nyata: lahan sawit perusahaan tetap kering berkat teknologi WMS, sementara lahan pertanian dan pemukiman warga justru terendam. Ini memicu kecemburuan sosial,” ujar politisi Golkar tersebut.

 

BACA JUGA :  Gubernur Kalsel H Muhidin Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sungai Tabuk

​Respons dan Komitmen PT Palmina Utama

​Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, menyatakan telah menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan panjang:

  • ​Pengurangan Operasional: Perusahaan telah mengurangi aktivitas pompa air hingga 47% selama sepekan terakhir.
  • ​Transparansi Data: Data operasional pompa kini disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan.
  • ​Kolaborasi CSR: Perusahaan berencana melakukan survei bersama pemerintah daerah untuk menentukan program CSR yang tepat sasaran, termasuk wacana normalisasi Sungai Alalak.

​”Kami siap mengikuti arahan pemerintah. Karena sebentar lagi memasuki musim kemarau, ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan membangun infrastruktur WMS yang sesuai dengan kondisi lapangan,” pungkas Budi.