​JAKARTA KBK.NEWS – Menanggapi lonjakan harga minyak mentah dunia yang kian membebani kas negara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk mengkaji skenario Work From Home (WFH) dan pengurangan hari kerja. Langkah ini diambil sebagai strategi proaktif pemerintah dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

​Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Meski menyatakan kondisi nasional saat ini masih relatif aman, Presiden menegaskan pentingnya langkah antisipatif terhadap dinamika energi global.

​Respons Terhadap Ketegangan Geopolitik

​Presiden menjelaskan bahwa ketegangan di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, telah mengganggu jalur logistik energi di Selat Hormuz. Hal ini memicu lonjakan harga minyak dunia yang signifikan.

​”Kita tidak panik, tetapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita melalui langkah-langkah yang proaktif,” ujar Presiden Prabowo.

​Saat ini, harga minyak mentah jenis WTI berada di level 98,71 dolar AS per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel. Lonjakan ini dikhawatirkan akan memicu efek domino pada harga pangan dan sektor ekonomi lainnya.

BACA JUGA :  Kawal Visi Smart City di IKN, Menko AHY Tekankan Pentingnya Orkestrasi Lintas Sektor

​Belajar dari Efisiensi Masa Pandemi

​Dalam arahannya, Presiden merujuk pada keberhasilan Indonesia mengelola aktivitas saat pandemi COVID-19 sebagai bukti bahwa efisiensi konsumsi energi dapat dilakukan tanpa mengorbankan produktivitas.

  • ​Optimalisasi Digital: WFH dinilai efektif menghemat penggunaan BBM dalam jumlah besar.
  • ​Studi Banding: Pemerintah turut mencermati kebijakan negara lain, seperti Pakistan, yang menerapkan penghematan melalui pengurangan gaji pejabat hingga efisiensi operasional kementerian.

​Menjaga Stabilitas APBN

​Langkah penghematan ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencegah pembengkakan defisit APBN akibat subsidi energi yang tidak terencana. Pemerintah kini tengah merumuskan detail teknis terkait durasi dan cakupan penerapan WFH serta penyesuaian hari kerja agar tidak mengganggu pelayanan publik.