KBK.News, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Sosialisasi Pengisian Website Jaga Desa/Kelurahan di Aula Barakat, Martapura, Selasa (4/11/2025) pagi.

Kegiatan dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Khairullah Anshari. Ia menyampaikan bahwa website Jaga Desa/Kelurahan merupakan platform digital yang dikembangkan untuk memperkuat pencegahan korupsi serta pembinaan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

“Website ini membantu perangkat kelurahan bekerja secara aman dari sisi hukum, transparan dalam pengelolaan anggaran, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Khairullah.

Menurutnya, sosialisasi ini penting agar seluruh perangkat kelurahan memahami tata cara pengisian data, standar informasi, dan pemanfaatan sistem secara berkelanjutan. Dengan platform tersebut, Pemkab Banjar menargetkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang semakin transparan, akuntabel, serta minim potensi penyimpangan.

Sosialisasi diikuti peserta dari berbagai kelurahan di empat kecamatan, di antaranya Lurah Murung Keraton, Sekumpul, Sungai Lulut, Tanjung Rema Darat, Gambut Barat, Kertak Hanyar 1, serta para operator kelurahan.

BACA JUGA :  Bupati Banjar : Aktivitas Tambang Batu Bara Diduga Ilegal Bukan Ranah Pemerintah Daerah

Kasubsi Sospol Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Elita Putri, selaku narasumber menjelaskan bahwa Jaga Desa/Kelurahan merupakan program resmi Kejaksaan Agung RI dan wajib diisi oleh seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

“Di dalam website ini ada fitur pelaporan. Jadi, jika ada permasalahan hukum di wilayah masing-masing, dapat langsung dilaporkan sesuai tingkatan, mulai dari kejaksaan negeri hingga pusat. Misalnya terkait premanisme atau tambang ilegal,” jelas Elita.

Dengan hadirnya platform tersebut, diharapkan transparansi pengelolaan pemerintahan semakin kuat, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah desa/kelurahan dan penegak hukum dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.