KBK.News, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menorehkan capaian membanggakan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Dalam kegiatan yang digelar di Fave Hotel Banjarbaru, Kamis (11/12/2025), terungkap bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Banjar resmi naik kelas dan kini berada di zona hijau.

Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam peningkatan nilai integritas daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, hingga masyarakat.

“Alhamdulillah, SPI kita berhasil terjaga di zona hijau. Pencapaian ini berkat dukungan semua pihak dan menjadi bukti bahwa Pemkab Banjar konsisten menjalankan amanah masyarakat,” ujar Saidi.

Saidi tak menampik bahwa sebelumnya Kabupaten Banjar sempat berada di “rapor merah”. Namun kerja keras lintas sektor akhirnya membuahkan hasil.

“Nilai hijau ini menjadi motivasi. Harus terus dikawal, dikelola, dan dijaga,” tegasnya.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, strategi pemberantasan korupsi 2025 dinilai lebih inklusif. Peserta HAKORDIA tidak lagi terbatas pada kepala dinas, tetapi juga melibatkan kepala desa (pembakal) serta sekolah-sekolah yang mengikuti secara daring.

BACA JUGA :  APS Bertebaran, Pemkab Banjar Dinilai Lamban Terbitkan Perbup Penertiban Reklame

Bupati Saidi juga menekankan pentingnya konsultasi dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan.

“Jangan ragu berkonsultasi. Kita menggunakan anggaran titipan masyarakat sehingga harus dilaksanakan sesuai aturan,” pesannya.

Inspektur Daerah Kabupaten Banjar Muhammad M Riza Dauly menegaskan bahwa peningkatan nilai SPI tahun ini sangat signifikan. Berdasarkan pengumuman pada puncak HAKORDIA di Yogyakarta, Kabupaten Banjar naik dari zona oranye ‘Waspada’ ke zona hijau ‘Terjaga’ dengan skor 78,18.

“Alhamdulillah, mengalami peningkatan. Tahun ini kami banyak melakukan intervensi di area PPDB, pelayanan publik, kependudukan, hingga perizinan,” ungkap Riza Dauly

Tahun depan, lanjutnya, Inspektorat Banjar akan memperluas sosialisasi ke seluruh SKPD untuk mempertahankan capaian tersebut.

Sementara, menanggapi maraknya kasus korupsi yang menyeret sejumlah pembakal, Inspektorat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tengah menyusun langkah preventif.

“Kami merumuskan tools untuk mengingatkan kembali tata cara penggunaan keuangan desa. Instrumen pencegahan kami siapkan agar kasus serupa tidak terulang,” pungkasnya.