Site icon Kantor Berita Kalimantan

Suhu Politik Panas, Koalisi Dungu Di DPRD Banjar Siap Dibentuk

Tidak Ingin hanya jadi tukang stempel atas penetapan Raperda menjadi Perda, Fraksi Partai Gerindra Banjar Siapkan ‘Koalisi Dungu’ bersama sejumlah fraksi, Jumat (9/7/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi setelah membaca peta politik pembahasan Raperda perubahan badan hukum PDAM Intan Banjar. Ia menilai pembahasan terhadap Raperda tersebut sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Perlu kajian yang lebih matang agar keputusan yang kita buat tidak berdampak merugikan Kabupaten Banjar. Kita tidak ingin jadi tukang stempel atau sahkan saja atas sebuah Raperda menjadi Perda,” tegas Ketua DPRD Banjar ini, Jumat (9/7/2021).

Karena itu jelas Rofiqi, ia melalui Fraksi Partai Gerindra mewacanakan membentuk ‘Koalisi Dungu’ bersama fraksi lainnya di DPRD Banjar.

” Koalisi Dungu ini adalah kumpulan politisi yang dianggap orang ‘bodoh’ tetapi berniat baik untuk masyarakat. Ini merupakan sikap dan bentuk oposisi kami bersama beberapa partai,” ucapnya.

Memanasnya politik di DPRD Banjar ini diduga berawal dari perbedaan pendapat anggota dewan tentang , apakah Raperda perubahan badan hukum PDAM Intan dari BUMD menjadi Perseroda. Sebagian anggota DPRD Banjar ingin dibentuk Pansus.

Ketua DPRD Banjar, Muhammad Rofiqi yang memimpin rapat  paripurna memutuskan untuk diadakan Pansus pada Raperda perubahan badan hukum PDAM Intan Banjar.

“Kami melihat dinamika yang terjadi kemarin pada pembahasan Raperda PDAM itu terjadi sangat alot, dan  akhirnya kita juga buka-bukaan. Jadi nanti akan terlihat di masyarakat apakah lebih baik koalisi yang dikatakan ‘dungu’ atau ‘pintar’,” tandasnya.

Muncul Istilah Kedunguan Di Ruang Publik Dari Rapat Paripurna DPRD Banjar

Istilah atau kalimat dungu muncul pada rapat paripurna DPRD Banjar pada, Rabu (7/7/2021) lalu. Hal tersebut dilontarkan Anggota Komisi II DPRD Banjar, Saidan Pahmi terkait pembahasan sejumlah Raperda, AKD dan lainnya.

“Kita hanya ingin agar Keputusan DPRD tidak menampilkan kedunguan di ruang publik,” kata Saidan Pahmi mengingatkan kepada forum rapat paripurna,” Rabu (7/7/2021).

DPRD Banjar Pecahkan Rekor Pengusiran Anggota DPRD Dari Rapat Paripurna

 

Exit mobile version