MARTAPURA – Tak satupun anggota DPRD Kabupaten Banjar ada di kantornya saat LSM KAKI Kalsel gelar aksi unjuk rasa di halaman DPRD Banjar untuk sampaikan aspirasi, Selasa (29/3/2022).
Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung di LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel datangi Kantor DPRD Kabupaten di Martapura. Kehadiran puluhan pengunjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari Polres Banjar.
Dalam orasinya Direktur LSM KAKI Kalsel H Husaini menyampaikan sejumlah tuntutan yang meminta DPRD dan Pemkab Banjar untuk tidak tutup mata atas dugaan tambang ilegal di wilayahnya. Misalnya ada eksplorasi tambang batu bara di lahan PTPN XIII Danau Salak yang diduga ada penyalahgunaan izin, sebab lahan itu izinnya untuk perkebunan bukan pertambangan.
“Apalagi sudah sering terjadi pencemaran limbah yang diduga berasal dari pertambangan batu bara di kawasan PTPN XIII Danau Salak ini. Saya sudah mendatangi dan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor PTPN XIII Danau Salak di Mataraman dan selanjutnya bagaimana sikap pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kerusakan lingkungan,” tegasnya sesuai aksi unjuk rasa ini, Selasa (29/3/2022).
Kemudian juga, ungkap Husaini, diduga adanya pertambangan batu bara di lahan PKP2B PT BIM yang izinnya dicabut pemerintah pusat. Ada laporan masyarakat, bahwa diduga banyak truk bermuatan batu bara keluar dari lahan konsesi tersebut dan melintas di jalan Kabupaten di Desa Biih, sehingga jalan menjadi rusak.
“DPRD Kabupaten bersama Pemkab Banjar tidak bisa diam saja dengan menyatakan bukan kewenangan mereka. Tapi kerusakan jalan akibat angkutan batu bara yang diduga ilegal sudah pasti merugikan masyarakat Kabupaten Banjar, jadi jangan tutup mata,” ungkap tokoh pemuda Gambut ini.
Pada kesempatan ini, Aktivis anti korupsi Kalsel ini juga mengaku kecewa, karena tak satupun anggota DPRD Banjar yang menerima aspirasi mereka. Terlebih saat ia periksa ke dalam Kantor DPRD Banjar memang tak satupun ada anggota DPRD yang berada di rumah rakyat tersebut.
“Saya merasa kecewa, karena tak satupun anggota DPRD Banjar yang menemui kami yang sedang menyampaikan aspirasi. Tetapi saya juga bisa maklum, sebab saat ini sebagian anggota DPRD Banjar diperiksa Kejati Kalsel terkait perjalanan dinas, walaupun masih pada tahap klarifikasi,” pungkasnya.