KBK.NEWS MARTAPURA – Calon Bupati Banjar H Syaifullah Tamliha menegaskan ia tidak melihat partai politik itu besar atau kecil, tetap dirangkul dengan satu visi memajukan pembangunan di Kabupaten Banjar agar lebih baik, Minggu (11/8/2024).
Hal tersebut disampaikan Calon Bupati Banjar H Syaifullah Tamliha setelah ia dimintai tanggapan tentang parpol yang akan bergabung dengan dirinya, seperti Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang dan lainnya. Terlebi dalam Bulan Agustus 2024 ini KPU sudah mulai membuka pendaftaran Pilbup Kabupaten Banjar 2024.
“Saya tidak memandang partai besar atau partai kecil dan yang saya perlukan adalah isi perahu parpol tersebut. Insya Allah saya sudah memiliki parpol yang cukup untuk mengusung saya ke tujuan, sehingga memenuhi syarat minimal 20 persen sesuai konsitusi,” jelas H Syaifullah Tamliha yang juga politisi senior PPP ini, Minggu (11/8/2024).
Semua parpol yang mengusung dirinya, beber Tamliha, memiliki kesamaan visi, misi dan program membawa Kabupaten Banjar yang lebih baik atau tidak stagnan dalam pembangunan. Penting sekali membangun Kabupaten Banjar yang bebas dari praktik korupsi.
“Kami juga menawarkan membangun kekuatan moral dengan mencegah praktik politik uang dengan slogan ‘Iman masyarakat pemilih tidak bisa ditukar dengan uang’,” tegasnya.
“Sebagai putra asli Banjar, kami tidak ingin Kabupaten Banjar tertinggal dari kabupaten yang lain dan bersatu padu mensejahterakan rakyatnya. Artinya bukan sekedar setiap pilkada berbagi uang, namun setelah itu rakyat ditinggalkan dengan setumpuk permasalahan, seperti bencana banjir dan lainnya,” imbuh Calon Bupati Banjar H Syaifullah Tamliha.
Pada bagian akhir H Syaifullah Tamliha menyampaikan, bahwa segala bentuk bantuan sosial yang diterima masyarakat itu uang pribadi bupati, tetapi uang negara atau uang rakyat juga.
“Segala bentuk bantuan sosial (Bansos) perlu disampaikan ke masyarakat itu bukan berasal dari uang pribadi bupati. Nah jangan sampai muncul seakan-akan bantuan pribadi seorang bupati, karena tidak jarang disebut -sebut bantuan bupati, padahal Bansos dari uang negara,” pungkas H Syaifullah Tamliha yang kini masih menjabat sebagai anggota DPR RI ini.