Tiga Kades di HSS Didakwa Terima Fee PT AGM, Total Pungutan Tembus Rp1,22 Miliar
KBK.News, BANJARMASIN–Dugaan praktik pungutan liar dalam proses pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan PT Antang Gunung Meratus (AGM) menyeret tiga kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.
Ketiganya diduga memanfaatkan kewenangan sebagai kepala desa untuk meminta sejumlah uang kepada perusahaan dengan dalih fee administrasi dan kerja sama desa.
Total penerimaan yang diuraikan dalam dakwaan terhadap ketiga terdakwa mencapai Rp1.221.125.000.
Tiga kepala desa tersebut masing-masing Suriani, Kepala Desa Madang, Sudi Hidayat, Kepala Desa Batu Bini, dan Toar Larry Smith Pangemanan, Kepala Desa Padang Batung.
Dalam sidang perdana yang berlangsung Selasa (17/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robin Pratama SH dari Kejaksaan Negeri HSS membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian karena masing-masing perkara dipisah (displit).
Berdasarkan uraian dakwaan, dihadapan hakim ketua Indra Meinantha Vidi SH, pola pungutan yang dilakukan para terdakwa memiliki kemiripan. Mereka diduga meminta pembayaran Rp500 per meter persegi untuk fee administrasi desa.
Kemudian, muncul permintaan tambahan yang disebut sebagai fee kerja sama desa sebesar Rp1.000 per meter persegi.
Permintaan tersebut diduga berkaitan dengan proses administrasi pembebasan tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan PT AGM.
Bahkan, dalam sejumlah perkara, jaksa mengungkapkan adanya hambatan penandatanganan dokumen pertanahan, termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT), ketika permintaan pembayaran belum dipenuhi perusahaan.
Christian Samuel selaku Manager Land Acquisition PT AGM disebut mengetahui persoalan tersebut melalui laporan tim pembebasan lahan di lapangan.
Dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bjm, Kepala Desa Madang, Suriani, didakwa menerima uang dari dua jenis pungutan selama periode 2022 hingga 2025.
Jaksa menguraikan, Suriani diduga menerima Rp334.179.000 dari fee administrasi desa dan Rp158.449.500 dari fee kerja sama desa.
Dengan demikian, total uang yang disebut diterima dalam dakwaan mencapai Rp492.628.500.
Untuk fee administrasi, uang disebut diterima langsung oleh Suriani dan digunakan bagi kepentingan pribadi. Sementara fee kerja sama desa dihimpun melalui tim yang dibentuknya, kemudian dilaporkan dan digunakan untuk operasional serta dibagikan kepada anggota tim.
Jaksa juga menyebut seluruh penerimaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam pembukuan maupun rekening kas Desa Madang.
Sementara itu, dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bjm, Sudi Hidayat didakwa menerima uang sebesar Rp593.346.000.
Rinciannya, Rp365.599.500 berasal dari fee administrasi desa dan Rp227.746.500 dari fee kerja sama desa.
Dalam dakwaan disebutkan, pungutan administrasi diterima langsung oleh Sudi. Adapun uang kerja sama desa dikumpulkan melalui tim yang dibentuknya.
Salah satu perangkat Desa Batu Bini, Bulqiati Rahmini, disebut diperintahkan mencairkan cek pembayaran fee kerja sama desa dan melaporkan hasilnya kepada terdakwa.
Dari uang tersebut, Bulqiati disebut menerima Rp20.800.000 untuk operasional desa, sedangkan Rp199.746.500 lainnya disebut dikuasai Sudi.
Jaksa menilai penerimaan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak tercatat sebagai pendapatan dalam anggaran maupun kas Pemerintah Desa Batu Bini.
Perkara lainnya menjerat Toar Larry Smith Pangemanan, Kepala Desa Padang Batung. Dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bjm, Toar didakwa menerima uang sebesar Rp135.151.500 selama November 2022 hingga Juli 2025.
Dari jumlah tersebut, Rp86.169.000 disebut berasal dari fee administrasi desa yang diterima langsung oleh terdakwa.
Sedangkan Rp48.982.500 lainnya merupakan pembayaran yang disebut sebagai fee kerja sama desa dan diserahkan kepada tim bentukan terdakwa.Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa pembentukan tim tersebut diduga dimaksudkan agar pungutan terlihat sebagai kegiatan resmi pemerintah desa.
Permintaan tambahan fee kerja sama desa juga disebut dituangkan dalam surat tertanggal 19 Agustus 2024.
Ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi, proses pembebasan lahan kembali mengalami hambatan.
Secara umum, JPU mendalilkan para terdakwa memanfaatkan kewenangan yang melekat pada jabatan kepala desa untuk meminta pembayaran kepada pihak perusahaan.
Pungutan tersebut dipersoalkan karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas, tidak ditetapkan melalui peraturan desa maupun ketentuan daerah, serta tidak dimasukkan ke dalam administrasi keuangan desa.
Atas dugaan perbuatan tersebut, para terdakwa dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi, di antaranya Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam sejumlah berkas, jaksa juga menyusun dakwaan alternatif mengenai dugaan penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan kekuasaan maupun kewenangan jabatan dan dilakukan secara berlanjut.
Atas dakwaan tersebut, ketiga terdakwa melalui penasehat hukum masing-masing mengatakan tidak akan melakukan eksepsi.
Karenanya hakim akhirnya menjadwalkan sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi untuk menguji seluruh uraian dalam surat dakwaan
