KBK.News, BANJARBARU — Penolakan terhadap film dokumenter Pesta Babi oleh KNPI Kalimantan Selatan terus menuai respons. Kali ini datang dari Social Justice Institute Kalimantan (SJIK) yang menilai sikap tersebut mencerminkan ketakutan terhadap ruang kritik dan diskusi mengenai realitas di Papua, Selasa (12/5/2026).

Koordinator SJIK, Wira Surya Wibawa, menyebut pelabelan ancaman terhadap sebuah karya dokumenter justru memperlihatkan sempitnya cara pandang terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.

“Persatuan tidak dibangun dengan membungkam kritik. Persatuan lahir dari keberanian mengakui luka bangsa sendiri,” ujar Wira, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, polemik yang muncul bukan semata soal film, melainkan tentang keberanian publik dan negara menerima fakta-fakta sosial yang selama ini terjadi di Papua.

Ia menilai, ketika film yang memuat kesaksian warga, konflik sosial, hingga dugaan kekerasan dianggap berbahaya, maka publik patut mempertanyakan apa yang sebenarnya ditakuti.

“Apakah filmnya yang dianggap ancaman, atau fakta-fakta yang selama ini berusaha disembunyikan?” katanya.

SJIK menegaskan, Pesta Babi bukanlah propaganda separatis seperti yang dituduhkan sejumlah pihak. Film itu disebut sebagai karya jurnalistik yang membuka ruang dialog tentang persoalan kemanusiaan di Papua yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Wira menyebut film tersebut mengangkat berbagai persoalan struktural, mulai dari konflik sosial, eksploitasi sumber daya alam, perampasan ruang hidup masyarakat adat, hingga kekerasan dan marginalisasi Orang Asli Papua.

“Film ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua menghadapi rasisme, trauma konflik berkepanjangan, dan tekanan akibat pendekatan keamanan yang terlalu dominan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kebijakan negara terhadap Papua yang dinilai lebih banyak menggunakan pendekatan militeristik dibanding pendekatan kemanusiaan dan dialog sosial.

BACA JUGA :  Musda KNPI Kalsel Deadlock, Mayoritas OKP Tolak Hasil Sidang

Akibatnya, konflik di Papua disebut tak pernah benar-benar selesai dan justru terus melahirkan siklus kekerasan baru.

“Kita harus jujur bahwa Papua memiliki kekayaan alam luar biasa. Tetapi di balik itu ada pola neo-kolonialisme modern yang bekerja. Tanah Papua dieksploitasi atas nama pembangunan dan investasi besar, sementara masyarakat adat sering tersingkir dari tanahnya sendiri,” katanya.

SJIK menilai persoalan Papua bukan hanya menyangkut keamanan negara, tetapi juga ketimpangan ekonomi-politik dan absennya keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Wira juga menyinggung sorotan netizen terhadap KNPI Kalsel yang dinilai inkonsisten setelah sempat muncul kembali wacana pemutaran film tersebut. Menurutnya, reaksi publik menunjukkan masyarakat mulai kritis terhadap narasi yang kerap memakai isu persatuan untuk membungkam kritik.

“Saya kira masyarakat semakin sadar bahwa stigma ancaman persatuan sering dipakai untuk membungkam kritik terhadap negara, terutama terkait Papua,” ujarnya.

Ia menilai langkah yang tepat bukanlah pelarangan atau sensor, melainkan membuka ruang diskusi yang sehat dan demokratis.

“Bangsa ini tidak akan runtuh hanya karena sebuah film dokumenter diputar. Yang lebih berbahaya justru ketika ruang berpikir kritis dimatikan dan masyarakat dibiasakan takut terhadap perbedaan pandangan,” tegasnya.

SJIK menegaskan, persatuan bangsa seharusnya dibangun di atas keadilan sosial dan keberanian melihat penderitaan rakyat Papua secara terbuka.

“Papua bukan hanya soal wilayah negara, tetapi soal manusia, martabat, dan masa depan keadilan Indonesia,” tutup Wira. (Masruni)