Tsunami Politik Istana: Wapres Gibran Nyatakan Niat Mundur di Tengah Tekanan HMP DPR!
JAKARTA, KBK.NEWS — Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah dinamika dan tsunami politik yang kian memanas dan tekanan di parlemen.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), menyusul pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
”Memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo di Istana, Selasa (10/11/2026). “Dalam pembicaraan itu, Pak Wapres menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA.”
Pihak Istana turut meluruskan narasi yang beredar mengenai respons kepala negara terhadap langkah tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak secara tegas menolak niat pengunduran diri tersebut, melainkan banyak memberikan pandangan serta saran-saran konstruktif.
Di sisi lain, Wakil Presiden juga memohon ruang dan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pribadi yang dimilikinya melalui mekanisme hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Keputusan ini mengemuka di tengah menguatnya tekanan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 50 anggota legislatif yang mewakili enam fraksi di DPR sebelumnya telah menggulirkan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah konstitusional ini ditempuh sebagai tindak lanjut atas polemik keabsahan dokumen pendidikan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Polemik ini bermula dari putusan MA yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pada kontestasi Pilpres 2024—sebagai tidak sah. Putusan tersebut memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan ketiadaan bukti fisik dokumen tanda kelulusan setara SMA di lembaga pendidikan luar negeri yang bersangkutan.
Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen pengawasan parlemen yang dapat digunakan untuk menilai dugaan pelanggaran hukum maupun syarat kelayakan jabatan presiden dan wakil presiden. Hingga kini, perkembangan situasi politik nasional terus mendapat perhatian luas dari berbagai pihak.
Tsunami politik di Indonesia terus terjadi pasca putusan sidang MK dan putusan MA terkait ijasah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu kemudian diperparah dengan adanya skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan para jenderal polisi yang terkait dengan Solo.
