![](https://kbk.news/wp-content/uploads/2024/06/IMG_20240605_015811.jpg)
Ketua Komisi IV DPRD Banjar H Gusti Abdurrachman atau Antung Aman.
KBK.NEWS, MARTAPURA – Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Banjar menulis surat kepada Ketua DPRD untuk disampaikan kepada Bupati Banjar untuk memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Sosial yang dinilai melecehkan DPRD, Rabu (5/6/2024).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banjar, H Gusti Abdurrachman yang akrab disapa Antung Aman.
” Ada tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banjar sepakat mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi. Isi surat itu meminta Ketua DPRD Banjar menyerahkan surat kepada Bupati Banjar untuk memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Sosial yang dinilai telah melecehkan DPRD saat RDP gabungan yang membahas penggunaan anggaran pencegahan stunting,” tegas Antung Aman, Selasa (4/6/2024) malam.
Surat dari tujuh Fraksi di DPRD Banjar tersebut, beber Antung Aman, akan diserahkan pada saat rapat paripurna DPRD Banjar.
” Tetapi sebelum diserahkan akan dibacakan terlebih dahulu di rapat paripurna DPRD Banjar. Nah, setelah itu Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi menyerahkan kepada Pak Bupati Banjar H Saidi Mansyur,” tandas politisi senior Partai Golkar H Antung Aman.
Sekedar informasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Dian Marliana walk out atau meninggalkan ruang rapat saat rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi IV dan Komisi II DPRD Banjar. RDP tersebut membahas penggunaan anggaran penanganan stunting di tengah meningkatnya angka stunting di Kabupaten Banjar.
Sejumlah pertanyaan dan kritik tajam anggota DPRD Kabupaten Banjar diduga membuat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar merasa tertekan dan akhirnya meninggalkan ruang rapat.
Diduga akibat meninggalkan RDP gabungan Komisi IV dan Komisi II ini, maka anggota DPRD Kabupaten Banjar Banjar merasa dilecehkan. Menurut H Antung Aman, selama 4 periode di DPRD Kabupaten Banjar, baru kali pertama seorang kepala dinas dengan tidak sopan meninggalkan RDP tanpa permisi.
” Ini termasuk rekor bersejarah di DPRD Kabupaten Banjar, karena pertama kali seorang kepala dinas berani walk out saat RDP berlangsung,” ungkap politisi yang sudah kenyang menghadapi pihak eksekutif dalam setiap RDP.
Pada bagian akhir, Ketua Komisi IV DPRD Banjar H Antung Aman berharap, walk out-nya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar tidak kembali dilakukan kepala dinas yang lain. Karena itu sangat wajar jika para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar mengambil sikap tegas dengan meminta Bupati Banjar H Saidi Mansyur memberikan sanksi tegas.
” Kami sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar tidak ingin walk out – nya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar ini akan diikuti kepala dinas lainnya. Kasus walk out-nya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar ini kalau dibiarkan tanpa sanksi, maka DPRD Kabupaten Banjar sama saja diam saat dilecehkan, sehingga menjadi preseden buruk kedepannya,” pungkas H Antung Aman yang juga tokoh NU di Kabupaten Banjar ini.