Selasa, September 22, 2020
Beranda UMUM Ungkapkan, Unjukrasa Rekayasa dan Demo Murni Aspirasi

Ungkapkan, Unjukrasa Rekayasa dan Demo Murni Aspirasi

KBK- Banjarmasin – Prof. Musni Umar ,seorang sosiolog dan rektor Universitas Ibnu Chaldun disidang PTUN Banjarmasin mengatakan dengan tegas, bahwa ada demo atau unjukrasa yang murni ada pula yang direkayasa.

Kehadiran dua saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum tergugat maupun penggugat dalam kasus pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP-OP) milik tiga perusahaan tambang yang tergabung dalam PT.Sebuku Group membuat tensi persidangan semakin memanas. Kuasa hukum kedua kubu sempat bersitegang dengan saksi ahli maupun dengan kubu lawan (25/05/2018).

Pada 3 persidangan yang telah digelar hari ini Andi M. Asrun dan rekan selaku kuasa hukum tergugat ,yakni Gubernur Kalimantan Selatan menghadirkan saksi ahli hukum administrasi negara Prof.Dr. Arief Fakhrulloh, SH, MH. Sedangkan dari kubu kuasa hukum penggugat PT.Sebuku Group, Yusril Ihza Mahendra dan rekan menghadirkan Musni Umar, sebagai saksi ahli sosiolog.

BACA JUGA :   Paslon Bupati HSS Jalur Perseorangan Gelar Kampanye Akbar Dan Sampaikan 9 Program

Sejak sidang pertama dan kedua, kedua saksi ahli dicecar sejumlah pertanyaan baik dari kubu penggugat maupun tergugat. Misalnya, Musni Umar didepan majelis hakim PTUN Banjarmasin menyatakan, fenomena demontrasi atau unjuk rasa ada yang betul-betul murni dilakukan suatu kelompok di masyarakat, namun ada juga yang direkayasa.

Pada kesempatan ini Musni Umar mencontohkan demontasi murni itu, misalnya demo yang dilakukan buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja, misalnya masalah kenaikan gaji dan tunjungan.

Sosiolog ini juga menyatakan, bahwa untuk mengetahui apakah demontrasi itu murni atau rekayasa menurut Muslih, dapat dilihat dari banyak aspek, diantaranya latar belakang para pengunjuk rasa (pendemo) ,misalnya pekerjaan mereka . Ia juga menegaskan,bahwa sebagain besar aksi demo diberbagai daerah hanya menggunakan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hal itu bisa dilakukan penguasa atau pemilik modal.

BACA JUGA :   Polisi Amankan Pelaku Penimbum Gas LPG 3 Kg di Sungai Lulut

“Tidak ada larangan bagi masyarakat untuk melakukan aksi demo untuk menuntut hal yang mereka inginkan, tetapi itu tidak bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan, sebab harus hukum yang menjadi rujukan dalam penyelesaian,” cetusnya.

Pada kesempatan ini kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan, Andi M. Asrun sempat bersitegang dengan saksi ahli Sosiolog tentang dugaan adanya rekayasa dalam aksi demo tolak tambang dan berbayar. Menurutnya apa dasar saksi ahli. Pertanyaan Andi M.Asrun ini disanggah kuasa hukum penggugat Yusuf Pramono yang menyatakan agar tidak masuk ke substansi perkara yang sedang disidangkan.

Editor :syahminan
Penulis :

Most Popular

Bawaslu Kalsel : Pilkada Tanbu Punya Kerawanan Sosial

Berdasarkan pemetaan dari Bawaslu Kalsel, Pilkada Di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) punya kerawanan sosial yang cukup tinggi, Senin (21/9/2020). Saat ini banyak perhatian masyarakat di...

Peningkatan Protokol Kesehatan Rumah Ibadah Di Kabupaten Banjar

Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel dan Kabupaten Banjar bersinergi mantapkan protokol kesehatan di rumah ibadah, sehingga bisa menjadi teladan di masyararakat, Senin...

Waspadai Dugaan Pelanggaran Pilkada Modus Sholat Hajad

Waspadai dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan modus sholat hajad berjamaah saat jelang pencoblosan pilkada serentak di Kabupaten Banjar, Senin (21/9/2020). Modus shalat hajad sebetulnya bukan...

Bawaslu Banjar Persiapkan Pelaporan Pelanggaran Daring

Bawaslu Kabupaten Banjar Siap Menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Secara Daring (Online), Senin (21/9/2020). Guna melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno