MARTAPURA – Video Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang menjelaskan asal usul kericuhan dan semuanya diduga masih terkait dengan perebutan posisi Ketua Komisi IV, Kamis (28/4/2022).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dihujani interupsi, bahkan ricuh dan nyaris terjadi perkelahian antar sesama anggota DPRD, Rabu (27/4/2022).
Hal yang menjadi pemicu keributan saat Rapat Paripurna ini adalah adanya perubahan jadwal atau waktu dan tempat pemilihan Ketua Komisi IV DPRD Banjar. Ketua DPRD H Muhammad Rofiqi yang memimpin rapat ini mempertanyakan mengapa ada perubahan jadwal secara mendadak dan tidak sesuai dengan hasil Banmus.
Menurut Rofiqi, seharusnya sesuai Rapat Banmus DPRD Banjar rapat pemilihan Ketua Komisi IV DPRD Banjar digelar, Rabu Tanggal 27 April 2022 Pukul 12.00 Wita di Ruang Komisi IV.
“Tetapi mengapa jadwal ini diubah tidak sesuai Banmus ke Pukul 13.00 Wita dan tempatnya di ruang Rapat Paripurna. Parahnya lagi perubahan ini memalsukan tanda tangan saya, saya tidak pernah tanda tangan,” jelas Rofiqi saat Rapat Paripurna DPRD Banjar, Rabu (27/4/2022).
Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Banjar yang sambil memperlihatkan dokumen yang benar dan mana yang berubah ini menimbulkan interupsi, pro dan kontra.
Terkait perubahan jadwal tersebut Wakil Ketua DPRD Banjar Akhmad Rizanie Anshari yang duduk disamping Muhammad Rofiqi coba berikan penjelasan alasan merevisi jadwal tersebut. Sejumlah argumen Rizanie sampaikan, namun tidak bisa diterima oleh Ketua DPRD dengan alasan tidak sesuai dengan rapat Banmus.
Penjelasan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjar Akhmad Rizanie Anshari tentang alasan perubahan jadwal dengan merevisi tanpa melalui Banmus ini juga menuai pro dan kontra.
Silakan simak di video ini perdebatan dan alasan perubahan jadwal dan dialihkannya rapat pemilihan Ketua Komisi IV DPRD ke Ruang Rapat Paripurna dibawah ini!
Perebutan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Banjar berlangsung sengit bahkan cenderung sangat panas.
Ada 4 unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, yakni Ketua dari Partai Gerindra, Wakil Ketua dari Golkar, Nasdem, dan PPP. Untuk PPP dapat AKD sebagai Ketua Komisi III, Golkar dapat Ketua Komisi I, PKB yang tidak berada di posisi pimpinan dapat untuk Ketua Komisi II.
Selanjutnya, Partai Nasdem dan Gerindra belum dapat AKD untuk posisi Ketua Komisi. Calon Ketua Komisi III dari Partai Gerindra berhasil dijegal, dan posisi terakhir perebutan untuk Ketua Komisi IV yang diincar Nasdem tertahan, karena perolehan suara yang imbang.