KBK.News, MARTAPURA – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, angkat bicara terkait berbagai persoalan yang mencuat pada proyek pembangunan Rumah Sakit Tipe D (RSD) dan Taman Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama sejumlah instansi terkait, Sabtu (7/2/2026).

Irwan menegaskan, DPRD berharap adanya komitmen serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan keluhan masyarakat. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini ibarat “buah simalakama” karena proyek sudah berjalan namun menyisakan banyak persoalan.

“Harapan kami, Inspektorat segera turun ke lapangan melakukan sidak dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang bermasalah. Pemerintah daerah juga harus bersikap tegas dan segera mengambil langkah penyelesaian,” tegas Irwan.

Selain itu, Irwan juga menyoroti kinerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa. Ia meminta agar mekanisme pemilihan pemenang tender benar-benar dilakukan secara cermat dan sesuai aturan, mengingat banyaknya persoalan yang muncul dari proses tersebut.

“Kami sebagai lembaga DPRD yang memiliki fungsi pengawasan mempertanyakan, kok hal-hal seperti ini bisa terjadi. Bahkan ada penyedia yang sudah masuk DPO bisa dimenangkan. Ini kan fatal,” ujarnya.

Irwan juga mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat di kawasan Bukit Sekumpul yang sudah diketahui bermasalah dan masuk daftar blacklist, namun tetap dipaksakan. Hal ini, menurutnya, harus menjadi evaluasi serius agar tidak terulang kembali.

“Cukuplah ini yang pertama dan terakhir. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi, khususnya kepada tim Pokja,” katanya.

Dalam RDP tersebut, DPRD juga mempertanyakan apakah Tim Pokja melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses pengadaan. Pasalnya, muncul pernyataan bahwa SKPD hanya menerima hasil penetapan pemenang lelang tanpa dilibatkan sejak awal.

BACA JUGA :  Ketua Komisi II DPRD Banjar Angkat Bicara Terkait Rusaknya Ratusan Hektare Tanaman Padi

“Jangan sampai teman-teman SKPD ini merasa seperti membeli kucing dalam karung,” ujar Irwan.

Ia mengaku secara pribadi sangat kecewa dengan kinerja Tim Pokja. Pasalnya, aspirasi pembangunan yang seharusnya rampung pada 2025 hingga kini belum selesai, padahal sangat dibutuhkan masyarakat, terutama saat momentum haul di Sekumpul.

“Saya sendiri sangat dirugikan. Aspirasi masyarakat yang saya perjuangkan tidak selesai tepat waktu. Ini jadi tanda tanya besar bagi saya,” ucapnya.

Terkait dugaan perencanaan yang tidak matang, Irwan menyebut kecurigaan adalah hal yang wajar selama tidak mengarah pada tuduhan.

“Kalau curiga itu wajar, asal jangan menuduh. Kita evaluasi habis semua kekurangan, mudah-mudahan ini menjadi pembenahan ke depan,” katanya.

Irwan juga menyinggung soal kontraktor. Ia berharap kontraktor lokal lebih diberdayakan dibandingkan kontraktor dari luar daerah, karena dinilai dapat memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masyarakat Banjar.

“Kontraktor luar belum tentu lebih baik dari kontraktor lokal. Kalau bisa, yang lokal kita orbitkan,” tambahnya.

Ke depan, DPRD Kabupaten Banjar memastikan akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan konsultan pengawas dan konsultan perencana untuk mempercepat penyelesaian persoalan.

“Kita akan jadwal ulang sampai ada hasil akhir. Kita ingin tahu komitmen mereka, apakah mengakui kesalahan dan siap memperbaiki. Ini demi Kabupaten Banjar agar tetap maju, mandiri, dan agamis,” pungkas Irwan.