KBK.NEWS BANJARBARU ​– WALHI Kalsel menilai Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol seharusnya menjadi titik balik bagi pemulihan ekologi di Indonesia, bukan sekadar seremoni pergantian kursi kekuasaan. Bagi masyarakat yang selama ini terhimpit krisis lingkungan, momen ini adalah penantian akan langkah nyata, bukan lagi sekadar retorika administratif.

​Kegagalan Masa Lalu dan Krisis yang Menetap

​Selama periode kepemimpinan sebelumnya, potret lingkungan hidup kita masih dipenuhi rapor merah. Berbagai persoalan krusial seperti carut-marut industri ekstraktif, eksploitasi hutan yang tak terkendali, hingga ekspansi perkebunan sawit yang masif terus berlangsung tanpa pengawasan ketat. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa negara seolah membiarkan korporasi bergerak bebas memperluas jejak kerusakan ekologis.

​Kami memandang bahwa krisis lingkungan di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang mengakar, melintasi berbagai era kepemimpinan. Sejarah mencatat bahwa pergantian presiden maupun menteri kerap gagal membawa perubahan signifikan. Faktanya, kualitas lingkungan sering kali justru merosot tajam seiring beralihnya tongkat estafet kepemimpinan.

​Realitas Pahit di Daerah: Cermin Kegagalan Tata Kelola

​Dampak nyata dari kebijakan yang abai terhadap kelestarian alam sangat dirasakan oleh masyarakat di akar rumput, seperti di Kalimantan Selatan. Siklus bencana yang terjadi saat ini—mulai dari banjir besar di musim hujan hingga kabut asap pekat di musim kemarau—bukanlah sekadar fenomena alam biasa. Semua itu adalah konsekuensi logis dari kegagalan tata kelola lingkungan yang lebih mengedepankan profit daripada keselamatan warga.

BACA JUGA :  Walhi Nilai Proyek Sungai Veteran Lucu, Karena Terjadi Sebaliknya

​Tantangan dan Mandat bagi Menteri Baru

​Ketua WALHI Kalsel, Raden Rofiq menyatakan, bahwa pihaknya menantang Jumhur Hidayat untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah progresif. Pendekatan normatif tidak akan cukup untuk mengurai kompleksitas persoalan saat ini. Diperlukan keberanian politik untuk melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

  • ​Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan, terutama aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini dianggap memperlemah standar perlindungan alam.
  • ​Menghentikan praktik eksploitasi yang merusak keseimbangan ekosistem dan menciptakan ketimpangan sosial.
  • ​Menjamin penegakan hukum lingkungan yang transparan, adil, dan tidak tebang pilih terhadap pelaku perusakan.
  • ​Mendorong dan mengawal pembahasan RUU Keadilan Iklim sebagai payung hukum bagi masyarakat yang menjadi korban krisis iklim.

​Penutup: Menyelamatkan Masa Depan

Menurut WALHI Kalsel ​Jabatan Menteri Lingkungan Hidup adalah sebuah mandat besar untuk menyelamatkan ruang hidup rakyat dan masa depan generasi yang akan datang. Jika tidak ada pergeseran arah kebijakan yang fundamental, maka pergantian menteri ini hanya akan menjadi bagian dari siklus kegagalan yang berulang. Sekarang adalah waktunya membuktikan apakah transisi ini membawa harapan baru atau hanya sekadar pengulangan sejarah yang kelam.