KBK.News, MARTAPURA – Jeritan warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar akhirnya menggugah perhatian DPRD Kalimantan Selatan.

Pada Kamis, (8/5/2025), wakil rakyat bersama Walhi Kalsel turun langsung ke lapangan untuk meninjau aktivitas pertambangan bawah tanah PT Merge Mining Industri (PT MMI), perusahaan tambang batubara berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang dituding mencemari lingkungan dan merampas ketenangan warga.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas berbagai pengaduan warga yang selama ini merasa hidup dalam ketidakpastian akibat operasi tambang yang terus berjalan tanpa solusi.

Mesin pengolahan batubara PT MMI disebut beroperasi nyaris tanpa henti dari sore hingga pagi menimbulkan kebisingan dan polusi yang menyiksa warga.

“Kami seperti hidup berdampingan dengan deru mesin, tak bisa tidur, tak bisa tenang,” kata Pariun (63), warga yang rumahnya paling dekat dengan lokasi operasi.

Keluhan serupa disuarakan oleh Tumini (50), yang menyesalkan sikap perusahaan yang tak pernah mau hadir menemui warga.

“Sudah banyak kerugian kami alami. Debu, air tercemar, rumah retak. Tapi PT MMI seperti menutup mata,” ujarnya.

BACA JUGA :  Walhi Serukan Hentikan Investasi Kotor Penyebab Bencana Di Kalsel

Warga menyampaikan empat tuntutan utama, yakni evaluasi izin dan dokumen lingkungan PT MMI, pemulihan lingkungan, relokasi mesin yang bising, serta ganti rugi atas kerusakan dan dampak kesehatan. Namun, harapan besar mereka tampaknya kembali pupus.

Pasalnya, dalam peninjauan tersebut, pihak perusahaan membatasi akses dan menolak berdiskusi terbuka dengan warga.

“Kami minta pertemuan di ruang terbuka agar semua bisa ikut dengar, tapi mereka menolak,” ujar Mariadi (53), warga lainnya.

Hingga kunjungan selesai, tak satu pun kesepakatan tercapai. Wakil rakyat hanya bisa menjanjikan tindak lanjut. “Akan kami undang lagi perusahaan ke DPRD,” kata Yahya, anggota DPRD Kalsel yang turut hadir.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq, mengecam keras sikap perusahaan dan mendesak negara turun tangan.

“Kita bicara tentang hak hidup warga negara. Negara tidak boleh diam saat warganya menderita akibat aktivitas industri,” tegasnya.

Walhi juga mengajak masyarakat luas untuk bersolidaritas dan menyuarakan keadilan bagi warga Rantau Bakula.

“Jika dibiarkan, pola seperti ini bisa menyebar ke desa-desa lain di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (Masruni)