KBK.News, BANJARMASIN – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Dr H Akhmad Murjani MKes MH menyoroti persoalan distribusi BBM jenis solar subsidi di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan yang dinilai memicu dampak luas terhadap sektor usaha dan masyarakat.

Murjani menilai, persoalan di lapangan bukan semata soal ketersediaan stok, melainkan distribusi dan praktik antrean yang diduga dimanfaatkan oknum tertentu sehingga menyulitkan masyarakat mendapatkan solar subsidi.

“Efek dominonya sangat terasa. Bukan hanya pengusaha angkutan, tetapi UMKM, usaha jasa boga hingga pelaku usaha lainnya ikut terdampak karena biaya operasional meningkat,” ujar Murjani, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, terganggunya akses masyarakat terhadap solar subsidi menyebabkan biaya transportasi dan distribusi ikut melonjak.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

“Kalau distributor tidak menyesuaikan biaya operasional, usaha mereka bisa terancam.

Akibatnya harga barang di masyarakat ikut naik dan ini bisa memicu inflasi,” jelas Ketua Yayasan Universitas Cahaya Bangsa (UCB) tersebut.

Murjani menyebut kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Sebab di tengah harga kebutuhan yang terus meningkat, daya beli masyarakat justru mengalami penurunan.

Selain itu, ia juga menyoroti ketergantungan sektor transportasi terhadap BBM solar subsidi, khususnya sopir truk angkutan darat, armada distribusi hingga sektor usaha lainnya.

“Distribusi barang sangat bergantung pada kelancaran BBM subsidi. Kalau di lapangan terganggu, rantai distribusi juga ikut terdampak,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Murjani mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang telah melakukan penindakan terhadap oknum premanisme di kawasan SPBU. Namun ia berharap pengawasan juga menyasar dugaan praktik penimbunan, pelangsir hingga mafia BBM subsidi.

“Kita apresiasi kepolisian yang sudah bergerak. Tetapi pengawasan dan penindakan harus dilakukan terus menerus secara kontinyu,” tegasnya.

Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Satgas Penanganan BBM yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga instansi terkait lainnya.

Menurutnya, keberadaan satgas penting agar distribusi solar subsidi lebih tepat sasaran dan situasi di SPBU tetap kondusif.

“Kami berharap masyarakat bisa mendapatkan solar subsidi dengan aman dan nyaman. Begitu juga pengusaha SPBU agar situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Murjani turut mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Jangan sampai masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal yang menjadi korban akibat distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyebut kuota dan penyaluran solar subsidi ke seluruh SPBU di Kalimantan Selatan dalam kondisi normal dan dinilai mencukupi.

Persoalan yang terjadi di lapangan disebut lebih banyak berkaitan dengan antrean pengisian dan dugaan praktik oknum tertentu yang memanfaatkan situasi di SPBU.

Selain itu, maraknya pelangsir juga diduga dipicu masih tingginya permintaan solar dari sektor industri yang seharusnya menggunakan BBM industri non subsidi.